Jakarta, BONARINEWS.com — Rapat pimpinan perdana Badan Karantina Indonesia menjadi panggung awal penegasan arah kebijakan baru lembaga yang mengawal keamanan hayati Indonesia. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menekankan penguatan tata kelola, transparansi, dan efektivitas pengawasan berbasis risiko dalam 100 hari kerja pertamanya.
Rapat yang digelar sehari setelah serah terima jabatan itu menjadi penanda konsolidasi internal lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, sekaligus sebagai fasilitator perdagangan antarnegara.
Karding meminta seluruh unit kerja memperkuat sinergi dan memastikan setiap proses berjalan lebih terukur, efisien, dan akuntabel. Ia menilai penguatan sistem kerja menjadi kunci untuk menutup celah penyelundupan yang masih berpotensi muncul di berbagai titik perbatasan.
“Fokus kita salah satunya adalah mengungkap praktik penyelundupan serta menutup celah di wilayah perbatasan yang berpotensi menjadi pintu masuk ancaman hayati,” ujar Karding dalam rapat pimpinan tersebut.
Selain aspek pengawasan, Karding juga menekankan transformasi peran karantina sebagai bagian dari instrumen diplomasi ekonomi. Menurutnya, karantina tidak lagi sebatas pengawas lalu lintas komoditas, tetapi juga harus menjadi penggerak kelancaran perdagangan nasional.
Dalam arah kebijakan tersebut, Barantin didorong untuk membangun sistem layanan yang lebih modern dan responsif. Standar layanan atau Service Level Agreement (SLA) akan diperkuat agar setiap proses dapat dipantau secara jelas, termasuk dalam hal waktu pelayanan.
Langkah lain yang disorot adalah penyelarasan regulasi serta perencanaan lintas sektor, termasuk peninjauan kembali notifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization (WTO). Barantin juga akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani reekspor, sebagai respons terhadap dinamika perdagangan internasional.
Di sisi internal, Karding menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia seiring dengan peningkatan kesejahteraan pegawai. Ia menyebut dua aspek tersebut harus berjalan beriringan agar kinerja lembaga semakin optimal.
Penguatan komunikasi lintas kementerian dan lembaga juga menjadi sorotan. Kolaborasi dinilai penting untuk memastikan kebijakan karantina sejalan dengan kepentingan nasional, terutama dalam menjaga keamanan hayati dan ketahanan pangan.
Dengan sejumlah langkah strategis tersebut, Karding optimistis Badan Karantina Indonesia dapat semakin kuat sebagai garda terdepan dalam perlindungan sumber daya hayati sekaligus mendukung percepatan perdagangan nasional di tengah ketatnya arus globalisasi.
Penulis: Dedy Hu