Oleh: R. Nugroho M
Perekonomian Indonesia sejatinya dibangun di atas semangat kebersamaan. Hal itu sudah ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Amanat konstitusi tersebut bukan sekadar kalimat hukum, melainkan arah besar tentang bagaimana ekonomi bangsa seharusnya dijalankan.
Dalam semangat itu, ada tiga pilar utama yang menopang ekonomi nasional, yakni koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta. Ketiganya memiliki peran berbeda, namun saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
BUMN hadir sebagai alat negara untuk mengelola sektor-sektor penting yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Pengelolaan energi, sumber daya alam, transportasi, hingga layanan publik tidak semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Negara memiliki tanggung jawab memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat bagi rakyat banyak.
Sementara itu, koperasi menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung sebagai pelaku ekonomi. Dalam koperasi, rakyat tidak hanya menjadi konsumen atau pasar, tetapi juga pemilik usaha. Prinsip kebersamaan, partisipasi, dan gotong royong menjadi kekuatan utama koperasi dalam membangun ekonomi rakyat.
Koperasi juga mengajarkan bahwa tujuan usaha bukan hanya soal keuntungan pribadi. Lebih dari itu, koperasi berupaya menciptakan manfaat bersama dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Karena itu, koperasi sering disebut sebagai bentuk nyata ekonomi Pancasila.
Di sisi lain, sektor swasta memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha membawa inovasi, kreativitas, investasi, dan kemampuan manajerial yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing bangsa. Peran swasta menjadi semakin penting di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif.
Namun, persoalan yang sering muncul adalah cara pandang yang menempatkan ketiga pilar ekonomi tersebut seolah saling berhadapan. Padahal, koperasi, BUMN, dan sektor swasta tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri ataupun saling melemahkan.
Ketiganya justru perlu diposisikan sebagai mitra strategis. Koperasi dapat memperkuat ekonomi rakyat, BUMN menjaga kepentingan negara dan layanan publik, sedangkan swasta menjadi motor inovasi dan investasi. Jika ketiganya mampu bekerja sama, maka fondasi ekonomi nasional akan menjadi jauh lebih kuat.
Karena itu, negara perlu menghadirkan regulasi yang mampu membangun kemitraan sehat di antara ketiga pilar tersebut. Kebijakan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau memperbesar dominasi modal besar.
Regulasi harus memberi ruang yang adil bagi koperasi untuk tumbuh, memastikan BUMN tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi sektor swasta.
Tujuan akhir pembangunan ekonomi nasional bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Lebih penting dari itu adalah terciptanya kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah ketimpangan ekonomi yang masih terjadi, semangat ekonomi Pancasila menjadi semakin relevan. Sistem ekonomi Indonesia seharusnya dibangun bukan atas dasar persaingan yang saling menyingkirkan, tetapi melalui kerja sama, gotong royong, dan saling memperkuat.
Pada titik inilah regulasi memegang peran penting. Negara harus mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga nilai kebersamaan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan bangsa.
Penulis adalah praktisi koperasi