MEDAN, BONARINEWS — Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) Sumatera Utara meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketua Wilayah BEM KSI Sumut Yosef Aprian mengatakan praktik pembelian TBS di bawah ketentuan harga resmi berpotensi merugikan petani sawit, terutama petani swadaya yang bergantung pada hasil perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Menurutnya, Sumatera Utara sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar harus memastikan tata niaga komoditas tersebut berjalan secara adil dan transparan.
“Kami menerima berbagai laporan dan keluhan terkait dugaan adanya PKS yang membeli hasil panen petani di bawah harga yang seharusnya berlaku. Kondisi ini tentu merugikan masyarakat dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Yosef dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
BEM KSI Sumut menilai jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, dampaknya dapat meluas terhadap kondisi ekonomi masyarakat pedesaan.
Penurunan pendapatan petani akibat harga TBS yang tidak sesuai ketentuan dikhawatirkan dapat memengaruhi daya beli masyarakat, meningkatkan kesenjangan ekonomi, hingga memicu keresahan sosial.
“Kami melihat persoalan harga sawit bukan hanya masalah ekonomi petani, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial di daerah,” katanya.
Yosef menyebut pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait perlu memastikan mekanisme perdagangan sawit berjalan sesuai aturan.
Ia juga mendorong adanya langkah preventif serta pengawasan yang lebih kuat terhadap perusahaan pengolahan kelapa sawit.
“Kesejahteraan petani merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Jika ketidakadilan ekonomi terus terjadi, tentu dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat,” ujarnya.
Selain meminta Polda Sumut mengambil langkah tegas, BEM KSI Sumut juga mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sistem tata niaga kelapa sawit.
Menurut mereka, pengawasan terhadap PKS harus diperkuat agar harga yang diterima petani benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BEM KSI Sumut menegaskan akan terus mengawal aspirasi petani serta mendorong terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat perkebunan.
“Petani yang sejahtera merupakan fondasi ekonomi daerah yang kuat. Setiap praktik yang merugikan petani harus mendapat perhatian serius,” kata Yosef.
Penulis: Lindung Silaban