SIANTAR, BONARINEWS — Sejumlah aktivis mahasiswa di Pematang Siantar menyoroti pelaksanaan dua program unggulan pemerintah, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai masih belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Kritik tersebut muncul di tengah klaim pemerintah terkait capaian besar pembentukan koperasi desa dalam program KDMP serta perluasan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Bung Gary Siagian, salah satu aktivis mahasiswa Siantar, menilai bahwa pendekatan program KDMP yang menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi berpotensi terlalu berfokus pada angka administratif.
Menurutnya, meski pemerintah melaporkan lebih dari 80 ribu koperasi telah disahkan, hal itu belum tentu mencerminkan kesiapan sumber daya manusia, potensi ekonomi lokal, maupun keberlanjutan usaha di tingkat desa.
“Pendekatan yang terlalu terpusat bisa saja mengabaikan karakteristik dan kebutuhan tiap daerah. Jangan sampai koperasi hanya terbentuk untuk memenuhi target, tanpa aktivitas ekonomi yang benar-benar hidup di masyarakat,” ujar Gary.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Menurutnya, program tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari distribusi hingga kualitas makanan.
Gary menyebut terdapat laporan mengenai dugaan makanan yang tidak memenuhi standar, hingga kasus-kasus yang dikaitkan dengan gangguan kesehatan di sejumlah daerah, meski hal tersebut masih perlu verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Sejumlah akademisi juga menilai bahwa tantangan MBG tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan desain kebijakan yang dinilai terlalu luas tanpa kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai.
Sementara itu, kritik serupa juga disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk orang tua dan tenaga pendidik, yang meminta adanya evaluasi menyeluruh sebelum program diperluas secara nasional.
Dalam sejumlah catatan, Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya juga mengingatkan potensi pemborosan anggaran apabila standar kualitas makanan dan pengawasan tidak dijalankan secara konsisten. Di sisi lain, Ombudsman RI disebut pernah menemukan adanya potensi masalah administrasi seperti keterlambatan layanan hingga dugaan penyimpangan prosedur dalam implementasi program tertentu.
Menurut Bung Gary Siagian, keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah capaian target, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah transparansi, partisipasi warga, dan kesesuaian program dengan kondisi di lapangan. Kalau itu tidak terpenuhi, maka program berisiko kehilangan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya ruang evaluasi terbuka agar program pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka di atas kertas.
Penulis: Dedy Hu