Di Langkat, politik tak pernah semata soal pemilu atau pergantian jabatan. Ia bergerak di antara hubungan keluarga, kedekatan personal, dan jaringan pengaruh yang dibangun bertahun-tahun. Nama-nama yang muncul dalam panggung politik daerah ini sering kali terhubung satu sama lain, membentuk lingkar kekuasaan yang sulit dipisahkan dari ikatan kekerabatan.
Oleh: Dedy Hu
Nama Syamsul Arifin menempati posisi penting dalam sejarah politik Langkat. Ia pernah memimpin kabupaten itu sebelum melangkah menjadi Gubernur Sumatera Utara. Pengaruhnya melampaui batas daerah. Namun perjalanan politiknya juga menyisakan catatan kelam ketika ia terseret kasus korupsi. Sejak saat itu, warisan yang ditinggalkannya menjadi dua sisi mata uang: jaringan politik yang tetap kuat, sekaligus bayang-bayang penyalahgunaan kekuasaan yang tak mudah hilang.
Di belakang nama Syamsul, ada Syah Afandin atau Ondim, adiknya sendiri. Dalam politik lokal, hubungan darah sering kali menjadi modal yang tak kalah penting dibanding program atau gagasan. Dukungan masyarakat kerap dibangun melalui kedekatan keluarga dan kesinambungan pengaruh. Ketika Ondim kemudian memimpin Langkat dan ikut menghadapi dugaan persoalan korupsi, publik melihat adanya pola yang berulang. Kekuasaan seolah bergerak di dalam lingkar yang sama.
Fenomena serupa tampak pada Terbit Rencana Perangin Angin. Mantan Bupati Langkat itu juga tersangkut perkara korupsi. Kasus yang menimpanya menegaskan bahwa persoalan di Langkat tidak berdiri sendiri pada satu tokoh atau satu masa pemerintahan. Ada persoalan yang lebih mendasar: hubungan yang terlalu dekat antara kekuasaan politik, akses terhadap sumber daya daerah, dan kepentingan kelompok tertentu.
Ketika seorang kepala daerah tersandung korupsi, yang rusak bukan hanya nama pribadi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan ikut terkikis. Publik mulai mempertanyakan apakah jabatan benar-benar dijalankan untuk kepentingan bersama atau justru untuk melindungi jaringan kekuasaan yang sudah lama terbentuk.
Nama Tiorita Surbakti juga masuk dalam perhatian publik karena posisinya sebagai istri Terbit Rencana Perangin Angin. Dalam politik daerah, keluarga pemimpin kerap memperoleh sorotan yang sama besarnya dengan pejabat itu sendiri. Bukan semata karena hubungan rumah tangga, melainkan karena kemungkinan berlanjutnya pengaruh politik yang telah dibangun sebelumnya.
Di titik inilah batas antara representasi politik dan dinasti kekuasaan menjadi kabur. Pergantian tokoh tidak selalu dipahami sebagai lahirnya kepemimpinan baru. Sebaliknya, masyarakat bisa melihatnya sebagai kelanjutan dari kekuatan lama dengan wajah yang berbeda.
Karena itu, peta politik Langkat sesungguhnya lebih rumit daripada sekadar daftar siapa menduduki jabatan apa. Yang terlihat adalah perputaran kekuasaan di sekitar nama-nama tertentu, keluarga tertentu, dan jaringan tertentu. Pertanyaan yang kemudian muncul menjadi sangat mendasar: seberapa terbuka demokrasi lokal berjalan ketika pengaruh politik terkonsentrasi pada lingkar yang sempit?
Korupsi, dalam situasi seperti ini, bukan hanya pelanggaran hukum. Ia merupakan gejala dari sistem politik yang bertumpu pada patronase dan loyalitas personal. Kepentingan publik mudah bercampur dengan kepentingan keluarga atau kelompok. Akibatnya, jabatan lebih sering dipandang sebagai sumber pengaruh daripada amanah pelayanan.
Langkat tentu bukan satu-satunya daerah yang menghadapi persoalan semacam ini. Namun pengalaman daerah tersebut memberi pelajaran penting tentang bagaimana demokrasi lokal dapat terjebak dalam pola yang berulang. Selama kekuasaan bertahan melalui hubungan kekerabatan dan akses yang kurang transparan, risiko penyimpangan akan selalu ada.
Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang pernah memegang kekuasaan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kekuasaan itu dijalankan, dibatasi, dan diawasi. Sebab demokrasi yang sehat tidak diukur dari kuatnya nama keluarga, melainkan dari kuatnya lembaga dan kepercayaan publik.