YOGYAKARTA, BONARINEWS – Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan pentingnya mengembalikan peran kampus sebagai benteng moral dan intelektual di tengah berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini. Pesan tersebut mengemuka dalam Konferensi Republik 2026 bertajuk Meneguhkan Civil Society Pilar Republik yang digelar di University Club Hotel UGM, Sabtu (30/5/2026).
Dalam forum yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya penguatan masyarakat sipil untuk menjaga demokrasi tetap berjalan secara substantif dan berpihak kepada kepentingan publik.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, Arie Sudjito, mengatakan Indonesia lahir dari perjuangan panjang kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi, bukan semata hasil kesepakatan elite politik.
Menurutnya, organisasi seperti Budi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga berbagai organisasi kepemudaan memiliki peran besar dalam membangun kesadaran kebangsaan dan melawan kolonialisme.
“Civil society bukan sekadar penonton sejarah Indonesia. Mereka adalah aktor utama yang ikut merumuskan cita-cita republik ini,” ujar Arie.
Namun, hampir tiga dekade setelah reformasi, Arie menilai demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti munculnya gejala kemunduran demokrasi dan kecenderungan neo-otoritarianisme yang perlu diwaspadai.
Karena itu, ia mendorong kampus kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai ruang kritis yang berani menyuarakan kebenaran.
“Kita harus mengembalikan fungsi kampus bukan sebagai pabrik tenaga kerja, melainkan sebagai benteng moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan,” tegasnya.
Ketua Panitia Konferensi Republik 2026, Sudirman Said, mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog lintas generasi untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan kebangsaan yang berkembang saat ini.
Menurut Sudirman, Indonesia memiliki modal sosial dan intelektual yang jauh lebih besar dibandingkan masa-masa sebelumnya. Karena itu, masyarakat sipil perlu memperkuat konsolidasi dan membangun gerakan bersama dalam mengawal arah perjalanan bangsa.
“Hari ini waktunya masyarakat sipil mengorganisir diri. Melalui Konferensi Republik ini kita berharap bisa memperkuat konsolidasi tersebut,” katanya.
Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pendiri Ancora Group, Gita Wirjawan, menekankan pentingnya pendidikan dan keterbukaan sebagai fondasi utama kemajuan Indonesia di tengah perubahan geopolitik global.
Menurut Gita, kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, terutama peran guru dalam membentuk karakter dan kemampuan generasi muda.
Ia menilai investasi terhadap peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas nasional apabila Indonesia ingin meningkatkan daya saing di tingkat global.
Selain itu, Gita juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam bertukar ide dan inovasi agar masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi.
“Keterbukaan untuk bisa melakukan demokratisasi ide, bukan polarisasi ide. Keterbukaan menjadi fondasi untuk menggabungkan inovasi dan keberlanjutan,” ujarnya.
Pada sesi penutupan, Ketua Dewan Guru Besar UGM, Baiquni, kembali menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menjaga arah pembangunan bangsa.
Ia menilai berbagai persoalan nasional harus dijawab melalui kolaborasi, penguatan ilmu pengetahuan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik.
Menurutnya, perubahan tidak cukup diwujudkan melalui diskusi semata, tetapi harus diikuti tindakan nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Teori terbaik adalah teori yang lahir dari pengalaman empiris di lapangan. Karena itu, komitmen untuk bertindak nyata menjadi sangat penting,” katanya.
Konferensi Republik 2026 menjadi salah satu forum yang menegaskan kembali pentingnya peran kampus dan masyarakat sipil sebagai penjaga demokrasi, moralitas publik, serta masa depan Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman.
Penulis: Lindung Silaban