MEDAN, BONARINEWS – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Medan untuk mengatasi persoalan klasik penyaluran bantuan yang selama ini dinilai belum tepat sasaran.
Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos dalam rangka digitalisasi bansos Kota Medan, Senin (25/5/2026), di Ruang Kuala Deli Bank Indonesia.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Sering muncul pertanyaan kenapa ada warga mampu justru menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan tidak dapat. Itu karena data kita belum valid,” ujarnya.
Menurut Rico, sistem digital menjadi solusi penting untuk menciptakan data bansos yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel.
Ia menegaskan, ke depan penyaluran bantuan tidak boleh lagi dipengaruhi faktor suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Tidak boleh lagi ada data like or dislike. Semua harus berdasarkan data riil dan hasil verifikasi lapangan,” tegasnya.
Kota Medan sendiri menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang dipilih pemerintah pusat sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos nasional setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi.
Untuk mendukung program tersebut, Pemko Medan menyiapkan sebanyak 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari perangkat kelurahan, PKK, hingga unsur masyarakat.
Mereka akan bertugas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga di Kota Medan.
Rico menargetkan setiap agen mampu memverifikasi minimal lima kepala keluarga per hari sehingga seluruh data dapat selesai divalidasi hanya dalam waktu satu bulan.
Menurutnya, proses validasi ini mungkin akan membuka fakta baru terkait jumlah warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
“Kalau ternyata jumlah masyarakat yang membutuhkan lebih banyak, kita harus jujur menghadapi itu. Dengan data valid, solusi juga bisa lebih tepat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, mengatakan digitalisasi bansos menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data nasional.
Ia menjelaskan sistem tersebut memungkinkan registrasi, verifikasi biometrik, hingga penentuan penerima bantuan dilakukan secara real-time dan lebih transparan.
“Kota Medan dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik untuk mendukung implementasi digitalisasi bansos nasional,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana. Ia berharap digitalisasi bansos mampu memperkuat akurasi data sekaligus memperluas akses layanan sosial kepada masyarakat.
Penulis: Dedy Hu