MEDAN, BONARINEWS — Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) Sumatera Utara memberikan “kartu kuning” kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Sikap tersebut merupakan bentuk kritik mahasiswa terhadap dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah munculnya kasus keracunan yang dialami sejumlah pelajar di Sumatera Utara.
Koordinator BEM KSI Sumut Yosef Aprian Simanjuntak mengatakan, mahasiswa kecewa terhadap sikap Gubernur Sumatera Utara yang dinilai masih mendukung program MBG ketika persoalan kesehatan dan keselamatan pelajar yang menjadi korban belum sepenuhnya terselesaikan.
Menurut Yosef, pemerintah seharusnya menempatkan keselamatan dan pemulihan korban sebagai prioritas. Ia menilai kasus keracunan yang terjadi tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan teknis atau kesalahan operasional.
“Pemberian kartu kuning ini adalah simbol alarm keras bahwa mahasiswa kristiani Sumatera Utara tidak tinggal diam melihat nyawa dan masa depan generasi muda dipertaruhkan,” ujar Yosef dalam pernyataan resminya.
BEM KSI Sumut menilai kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG perlu mendapat penanganan menyeluruh. Selain memastikan kondisi kesehatan korban, pemerintah juga dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyediaan dan distribusi makanan dalam program tersebut.
Tiga tuntutan
Melalui aksi pemberian kartu kuning tersebut, BEM KSI Sumut menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pertama, mahasiswa meminta Gubernur Sumatera Utara menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban, orangtua siswa, dan masyarakat yang terdampak.
Kedua, BEM KSI Sumut meminta pemerintah memastikan pemulihan korban secara menyeluruh. Pemulihan tersebut mencakup biaya pengobatan, pemulihan psikologis, hingga rehabilitasi bagi pelajar yang mengalami dampak akibat kasus keracunan.
Ketiga, mahasiswa mendesak adanya penghentian sementara operasional titik distribusi atau dapur penyedia yang bermasalah serta pelaksanaan audit dan investigasi secara independen dan transparan.
BEM KSI Sumut menyatakan pemberian kartu kuning merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah daerah agar lebih serius menangani persoalan tersebut.
Yosef mengatakan, mahasiswa akan mempertimbangkan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons. BEM KSI Sumut bahkan menyatakan siap menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar dan memberikan “kartu merah” sebagai bentuk tekanan politik terhadap kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan MBG.
Penulis: Redaksi