MEDAN, BONARINEWS — Proses penyaluran bantuan pendidikan tidak hanya bergantung pada data administrasi. Kondisi calon penerima di lapangan juga perlu diperiksa agar bantuan diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, saat bertemu sekitar 100 mahasiswa yang terlibat dalam tim survei calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah di Gedung Rumah Aspirasi dr. Sofyan Tan, Kompleks CBD Polonia, Medan, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan tersebut dikemas dalam Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sofyan mengatakan mahasiswa yang turun langsung melakukan verifikasi memiliki tanggung jawab untuk melihat kondisi calon penerima secara objektif. Mereka diminta mengedepankan kejujuran dan kepedulian agar bantuan pendidikan tidak salah sasaran.
“Kalian yang turun ke lapangan membawa misi kemanusiaan yang sangat besar. Pada kenyataannya, banyak yang berusaha memanipulasi data dan pura-pura miskin demi mendapatkan KIP Kuliah,” ujar Sofyan.
Menurut dia, pengalaman mahasiswa melakukan survei juga dapat menjadi pembelajaran sosial. Dengan melihat langsung kondisi masyarakat, mahasiswa diharapkan lebih memahami persoalan ekonomi yang dihadapi keluarga calon penerima bantuan.
“Tugas ini menempa mental kalian. Melalui proses survei ini, kalian menjadi lebih sensitif, lebih peduli, dan tahu persis kondisi riil masyarakat bawah,” katanya.
Sofyan mengaitkan pengalaman tersebut dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Menurut dia, bantuan pendidikan harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan hak penerima, bukan karena kedekatan atau kemampuan memanipulasi data.
Selain memastikan ketepatan sasaran, Sofyan menilai mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga berhak memperoleh pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Ia menyebut dukungan pendidikan perlu diikuti penyediaan fasilitas seperti komputer dan perpustakaan digital.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli DPR RI Finche Kosmanto dan Lisnawati Ginting.
Pelibatan mahasiswa dalam survei calon penerima bantuan pendidikan diharapkan tidak berhenti pada proses verifikasi data. Pengalaman tersebut juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar mengenai persoalan sosial, integritas, dan tanggung jawab dalam memastikan akses pendidikan yang lebih adil.
Penulis: Dedy Hutajulu