Bonarinews.com, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Waas menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belawan, Yusuf Darmaputra, beserta jajaran di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Senin (10/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kajari Belawan yang baru bertugas di wilayah hukum Medan bagian utara. Rico Waas menilai kehadiran Kejari Belawan memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum sekaligus memperkuat pelayanan publik di Kota Medan.
“Selamat datang di Kota Medan, khususnya di Kejari Belawan. Keberadaan dua kejaksaan di Medan sangat penting dalam memperkuat koordinasi dan memastikan penegakan hukum berjalan adil dan efektif,” ujar Rico Waas.
Rico juga menyoroti bahwa kawasan Medan bagian utara memiliki kompleksitas sosial yang cukup tinggi, seperti permasalahan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, ia menilai sinergi antara Pemerintah Kota Medan dan Kejaksaan sangat diperlukan dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap kerja sama antara Pemko Medan dan Kejari Belawan dapat terus diperkuat, agar pelayanan publik dan penegakan hukum berjalan seiring dan saling mendukung,” tambahnya.
Sementara itu, Kajari Belawan Yusuf Darmaputra mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kota Medan. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalin sinergi yang baik dengan Pemko Medan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengawasan terhadap program-program pembangunan daerah.
“Kami siap berkolaborasi dan memberikan dukungan hukum agar berbagai program Pemko Medan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Yusuf.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan HM Sofyan, Inspektur Kota Medan Erfin Fachrur Razi, dan Kabag Hukum Setda Kota Medan Junedi.
Melalui pertemuan ini, Pemko Medan dan Kejari Belawan berkomitmen memperkuat sinergi lintas lembaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Redaksi)