AGAM, BONARINEWS — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah cepat menyusul dugaan gangguan kesehatan massal yang dialami penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memerintahkan dapur penyedia MBG di wilayah tersebut menghentikan operasional sementara.
Keputusan itu diambil untuk mencegah munculnya korban baru sekaligus memberikan ruang bagi petugas melakukan investigasi dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan.
“Nanti diperiksa dulu, untuk sementara dapur ditutup. Yang paling utama adalah bagaimana kita melindungi masyarakat dan meminimalisir dampak korban,” tegas Mahyeldi di Padang, Rabu (2/9/2026).
Langkah penghentian sementara dilakukan setelah jumlah warga yang mengalami keluhan kesehatan terus bertambah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan hingga Kamis (3/9/2026), tercatat 334 orang terdampak.
Para korban berasal dari sejumlah kelompok penerima manfaat MBG. Rinciannya terdiri dari 273 siswa sekolah dasar, 19 guru SD, 40 siswa SMPN 1 Palupuh dan dua guru SMP. Selain itu, terdapat anak TK, ibu menyusui hingga bayi yang turut mengalami keluhan kesehatan.
Gejala yang dilaporkan antara lain demam, pusing, mual, muntah dan diare. Sebagian korban mendapatkan perawatan di Puskesmas Palupuh dan Puskesmas Koto Rantang. Sementara korban dengan kondisi yang lebih berat dirujuk ke rumah sakit di Kota Bukittinggi.
Dapur yang menjadi bagian dari penanganan tersebut adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Affa Adicitta yang berada di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.
SPPG tersebut dikepalai Wahyu Saputra dan selama ini memasok makanan program MBG untuk sekitar 20 sekolah, mulai dari TK, SD hingga SMP, serta posyandu di wilayah Palupuh.
Penutupan sementara dapur dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung tanpa menimbulkan risiko tambahan. Sampel makanan juga diperiksa untuk membantu petugas mengetahui sumber gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat.
Pemerintah Nagari Koto Rantang sebelumnya telah menyampaikan surat resmi kepada Yayasan Affa Adicitta Mitra Berjaya terkait kejadian gangguan kesehatan yang dialami anak-anak dan warga penerima manfaat MBG.
Dalam surat tersebut, pemerintah nagari menyebut sejumlah anak telah mendapatkan penanganan di puskesmas dan sebagian lainnya harus dirujuk ke rumah sakit.
Pemerintah nagari menegaskan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan maupun menuduh pihak tertentu sebagai penyebab kejadian. Kepastian mengenai sumber gangguan kesehatan masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan laboratorium dari BPOM serta instansi terkait.
Namun, pemerintah nagari meminta pelaksanaan MBG dievaluasi dan dihentikan sementara hingga terdapat kepastian mengenai keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak dan masyarakat.
Kasus ini menjadi perhatian karena penerima manfaat tidak hanya berasal dari siswa sekolah, tetapi juga kelompok masyarakat lain yang mendapatkan makanan melalui program tersebut.
Pemerintah daerah kini menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas sembari menunggu hasil pemeriksaan. Investigasi diharapkan dapat mengungkap penyebab gangguan kesehatan secara objektif sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan dalam pelaksanaan MBG.
Mahyeldi menegaskan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah perlindungan, bukan untuk mendahului kesimpulan mengenai penyebab kejadian.
Pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting untuk memastikan sumber persoalan. Karena itu, seluruh pihak diminta menunggu hasil pemeriksaan dengan tetap mengawal proses penanganan secara transparan.
Penulis: Dedy Hutajulu