Ada pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi justru paling penting dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): siapa yang bertanggung jawab memastikan makanan yang dibagikan negara benar-benar aman dimakan?
Pertanyaan ini menjadi mendesak ketika dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG berulang muncul di sejumlah daerah. Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Agustus 2026, sekitar 265 siswa dilaporkan harus mendapatkan perawatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Di Dairi muncul laporan makanan beraroma tidak normal. Pada awal September, dugaan kejadian serupa kembali dilaporkan di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan ratusan siswa dan santri terdampak.
Dalam beberapa hari pertama September saja, pemberitaan media mencatat jumlah korban dugaan gangguan kesehatan terkait MBG mencapai ribuan orang di sejumlah daerah.
Tentu, angka-angka itu harus dibaca dengan kehati-hatian. Dugaan keracunan bukanlah kesimpulan medis. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan kesehatan, epidemiologis, dan laboratorium. Tidak adil menunjuk makanan, dapur, pemasok, atau pengelola tertentu sebelum bukti tersedia.
Tetapi ada sesuatu yang tidak membutuhkan menunggu hasil laboratorium untuk kita pertanyakan: mengapa kejadian serupa dapat muncul berulang dalam sebuah program yang menyangkut makanan dan melibatkan begitu banyak penerima?
Di sinilah masalah MBG menjadi lebih besar daripada soal makanan basi, dapur kotor, atau kelalaian satu-dua petugas.
Ini adalah soal kapasitas negara mengelola risiko ketika sebuah kebijakan publik dijalankan dalam skala raksasa.
Negara Bukan Sekadar Distributor Makanan
MBG mudah dipahami sebagai kebijakan sosial: negara menyediakan makanan bergizi, anak-anak makan, orang tua terbantu, dan kualitas gizi generasi mendatang diharapkan membaik.
Namun, begitu negara mengambil alih fungsi penyediaan makanan dalam skala besar, tanggung jawabnya juga berubah.
Negara tidak lagi cukup mengatakan: makanan sudah disiapkan dan dibagikan.
Negara harus dapat menjamin bahwa makanan itu aman sejak bahan baku dipilih hingga suapan terakhir masuk ke mulut penerima.
Di sinilah ukuran keberhasilan MBG perlu dikoreksi.
Kita terlalu mudah terpesona oleh angka distribusi: berapa juta porsi, berapa banyak sekolah, berapa banyak penerima manfaat. Padahal dalam program pangan, kuantitas tanpa keamanan dapat berubah menjadi risiko yang terukur.
Satu dapur yang memproduksi makanan untuk ratusan atau ribuan penerima tidak sama dengan satu keluarga yang memasak untuk empat orang. Risiko kesalahan juga tidak berhenti pada satu meja makan. Ia dapat tereskalasi menjadi ratusan korban dalam hitungan jam.
Semakin besar skala program, semakin besar pula konsekuensi dari satu kegagalan.
Karena itu, MBG tidak boleh hanya dibangun sebagai mesin distribusi. Ia harus dibangun sebagai sistem jaminan mutu pangan berskala nasional.
Yang Berbahaya Bukan Hanya Makanan, tetapi Celah Pengawasan
Kita sering mencari penyebab paling dekat ketika terjadi masalah: siapa yang memasak, siapa yang memasok bahan, siapa yang mengemas, siapa yang mengantar.
Padahal, dalam tata kelola pangan modern, pertanyaan yang lebih penting adalah: di titik mana sistem seharusnya mencegah masalah itu sebelum makanan sampai kepada penerima?
Apakah bahan baku diperiksa secara memadai?
Apakah suhu penyimpanan dikendalikan?
Apakah dapur memenuhi standar sanitasi?
Apakah pekerja memahami keamanan pangan?
Apakah makanan memiliki prosedur quality control sebelum didistribusikan?
Apakah terdapat batas waktu yang jelas antara makanan selesai dimasak dan makanan dikonsumsi?
Bagaimana makanan diangkut?
Dan yang paling penting: siapa yang memiliki kewenangan menghentikan distribusi ketika ada tanda-tanda masalah?
Pertanyaan terakhir sering kali justru menentukan keselamatan publik.
Sebuah sistem yang baik bukan sistem yang mengklaim tidak pernah melakukan kesalahan. Sistem yang baik adalah sistem yang mampu mendeteksi kesalahan sedini mungkin, menghentikan dampaknya, menginvestigasi penyebabnya, dan memastikan kesalahan yang sama tidak terulang.
MBG membutuhkan mekanisme seperti itu.
Bukan setelah ratusan anak jatuh sakit.
Tetapi sebelum itu terjadi.
Jangan Menunggu Korban Menjadi Statistik
Dalam setiap kejadian dugaan keracunan, kita cenderung terjebak pada pertanyaan: berapa korbannya?
Seratus? Dua ratus? Seribu?
Padahal, dalam kebijakan publik, pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa satu kejadian bisa menghasilkan korban sebanyak itu?
Jawabannya mungkin bukan semata-mata karena makanan bermasalah. Bisa jadi ada persoalan pada desain produksi, distribusi, pengawasan, kapasitas dapur, atau sistem respons.
Jika sebuah SPPG melayani penerima dalam jumlah besar, maka kapasitas pengawasan harus tumbuh setara dengan kapasitas produksinya.
Tidak masuk akal memperbesar mesin produksi tanpa memperbesar remnya.
Tetapi inilah risiko yang sering muncul dalam kebijakan yang mengejar kecepatan: keberhasilan diukur dari seberapa cepat program diperluas, sementara kemampuan mengawasi perluasan tersebut tertinggal.
Padahal, skala adalah pengganda manfaat sekaligus pengganda risiko.
Jika sistem berjalan baik, manfaatnya luar biasa besar.
Jika sistem gagal, dampaknya juga tidak lagi lokal.
MBG Memerlukan “Rem Darurat”
Karena itu, pemerintah perlu membangun sesuatu yang sangat sederhana tetapi fundamental: mekanisme penghentian cepat.
Ketika muncul dugaan kuat adanya persoalan keamanan pangan pada satu unit layanan, distribusi harus dapat dihentikan sementara tanpa menunggu birokrasi berlapis.
Sampel makanan harus segera diamankan. Penerima harus ditelusuri. Fasilitas kesehatan harus mendapat informasi. Pemeriksaan harus dilakukan. Sumber masalah harus dicari. Setelah itu, keputusan mengenai pembukaan kembali harus didasarkan pada bukti, bukan sekadar kebutuhan agar program kembali berjalan.
Dalam sistem transportasi, ada rem darurat.
Dalam sistem keuangan, ada circuit breaker.
Dalam keamanan pangan, negara juga membutuhkan mekanisme semacam itu.
Sebab dalam urusan makanan, menunda keputusan beberapa jam dapat berarti memperbesar jumlah orang yang terpapar.
Lebih baik menghentikan distribusi satu hari karena kewaspadaan berlebihan daripada mempertahankan distribusi dan kemudian harus menjelaskan mengapa ratusan anak jatuh sakit.
Transparansi Bukan Musuh Pemerintah
Ada kecenderungan keliru dalam menghadapi berita buruk mengenai program pemerintah: khawatir bahwa publikasi kasus akan merusak citra program.
Justru sebaliknya.
Yang merusak kepercayaan publik bukan keberadaan masalah. Yang merusak adalah ketika masalah tampak ditutupi, diperkecil, atau tidak dijelaskan secara transparan.
Pemerintah seharusnya memiliki dasbor publik mengenai insiden keamanan pangan MBG: lokasi kejadian, jumlah penerima terdampak, status investigasi, hasil pemeriksaan, tindakan korektif, dan status unit layanan.
Dengan begitu, publik dapat membedakan antara kasus yang baru berupa dugaan, kasus yang sedang diperiksa, dan kasus yang penyebabnya telah terkonfirmasi.
Transparansi semacam itu justru dapat menjadi alat perlindungan pemerintah sendiri.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang mengaku sempurna.
Masyarakat membutuhkan pemerintah yang jujur mengenai risiko dan kompeten mengelolanya.
Jangan Korbankan Kepercayaan Demi Kecepatan
MBG memiliki cita-cita yang terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh persoalan tata kelola.
Program ini menyentuh anak-anak, keluarga, sekolah, kesehatan, bahkan masa depan kualitas manusia Indonesia. Karena itu, kritik terhadap MBG tidak semestinya dibaca sebagai penolakan terhadap gagasan memberi makanan bergizi.
Justru sebaliknya.
Karena kita ingin MBG berhasil, maka kita harus berani mempertanyakan cara program ini dijalankan.
Program publik tidak menjadi kuat karena kritik dibungkam. Ia menjadi kuat karena kritik digunakan untuk memperbaiki sistem.
Maka pemerintah perlu mengubah paradigma: dari sekadar mengejar cakupan menjadi mengejar cakupan yang aman; dari sekadar menghitung porsi menjadi memastikan mutu setiap porsi; dari menunggu kejadian menjadi membangun sistem pencegahan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan berapa banyak kotak makanan yang meninggalkan dapur.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah negara mampu memastikan bahwa setiap kotak itu membawa manfaat—bukan risiko.
Anak-anak tidak membutuhkan negara yang sekadar murah hati.
Mereka membutuhkan negara yang bertanggung jawab.
Dan dalam program makan gratis, tanggung jawab itu dimulai dari satu prinsip yang seharusnya tidak bisa ditawar:
Makanan bergizi harus terlebih dahulu aman.
Sebab ketika negara memberi makan rakyatnya, pertanggungjawaban negara tidak berhenti pada saat makanan dibagikan.
Ia baru selesai ketika makanan itu terbukti memberi gizi—tanpa membuat penerimanya membayar dengan kesehatan mereka.
Penulis: Dedy Hutajulu