LABUHANBATU, BONARINEWS – Polemik dugaan penanganan pasien di RSUD Rantauprapat yang menjadi perhatian publik mendorong munculnya desakan agar Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu segera melakukan evaluasi terhadap jajaran manajemen rumah sakit.
Desakan tersebut disampaikan aktivis muda Labuhanbatu sekaligus putra daerah, Heri Faysal Hasibuan, menyusul viralnya video keluarga almarhum Sigit Udayana yang mengamuk di Ruang Melati RSUD Rantauprapat pada Sabtu (11/7/2026). Peristiwa itu memicu beragam reaksi masyarakat dan menimbulkan sorotan terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Heri meminta Bupati Labuhanbatu segera mengambil langkah konkret dengan melakukan evaluasi terhadap Direktur Utama RSUD Rantauprapat guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap peristiwa yang menjadi perhatian publik tersebut sebelum mengambil kesimpulan.
“Jika benar terdapat dugaan kelalaian atau pelanggaran dalam penanganan pasien, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Namun jika hasil pemeriksaan menyatakan tidak terdapat pelanggaran, pemerintah juga wajib membuka hasilnya kepada publik secara transparan agar tidak muncul berbagai spekulasi,” ujar Heri, Senin (13/7/2026).
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Sebagai fasilitas pelayanan publik, RSUD Rantauprapat memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan berkualitas kepada seluruh masyarakat.
Heri juga meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu membentuk mekanisme pemeriksaan yang independen, objektif, dan berbasis fakta. Menurutnya, setiap laporan maupun aspirasi masyarakat, termasuk yang berkembang di media sosial, perlu dijadikan bahan evaluasi secara serius.
“Kami tidak ingin ada pihak yang langsung disalahkan tanpa proses pemeriksaan. Tetapi pemerintah juga tidak boleh membiarkan keresahan masyarakat berlarut-larut. Kepastian harus diberikan, dan transparansi menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu maupun manajemen RSUD Rantauprapat terkait desakan tersebut. Dugaan yang disampaikan masih memerlukan proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat kini menantikan langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti polemik tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan rumah sakit daerah.
Penulis: Gery S