MEDAN, BONARINEWS – Media sosial pemerintah daerah tidak boleh lagi sekadar menjadi etalase kegiatan seremonial. Di era digital saat ini, platform digital milik pemerintah dituntut bertransformasi menjadi instrumen analisis berbasis data yang mampu membaca suara publik dan melahirkan kebijakan yang lebih efektif serta tepat sasaran.
Gagasan besar tersebut mengemuka dalam Forum Komdigi APEKSI XVIII Tahun 2026 yang digelar Dinas Kominfo Kota Medan di Hotel Aryaduta, Kamis (2/7/2026). Forum yang berlangsung selama dua hari, 1–2 Juli 2026, itu diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Kominfo pemerintah kota se-Indonesia.
Dua narasumber utama, Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Medan, Dr. Christiany Juditha, serta akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, menegaskan bahwa perubahan pola pikir aparatur menjadi faktor utama dalam pengelolaan komunikasi publik modern.
Menurut Christiany, Analisis Media Sosial (AMS) kini memiliki peran strategis dalam memetakan dinamika masyarakat secara real time. Melalui data yang dihimpun dari berbagai platform digital, pemerintah daerah dapat mengetahui isu-isu penting yang berkembang dan menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kami sangat berharap ada perubahan mindset. Analisis media sosial itu tidak hanya untuk mempublikasikan kegiatan seremonial. Media sosial sebenarnya bisa dipakai sebagai alat analisis sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data,” ujarnya.
Sebagai penyusun modul pembelajaran Analisis Media Sosial untuk pemerintahan, Christiany menilai AMS harus menjadi bagian integral dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Kominfo.
Menurutnya, media sosial dapat menjadi ujung tombak dalam mendeteksi persoalan publik, membaca aspirasi masyarakat, sekaligus membantu kepala daerah menentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Dalam kesempatan itu, Christiany juga memberikan apresiasi terhadap Kota Medan yang dinilai telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan media sosial pemerintahan. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Medan, tata kelola komunikasi digital di ibu kota Sumatera Utara tersebut dianggap lebih siap dan matang dibanding sejumlah daerah lainnya.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Komdigi berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada daerah-daerah yang belum aktif menerapkan pendekatan Analisis Media Sosial.
Senada dengan Christiany, akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, menekankan bahwa penerapan AMS memerlukan perubahan paradigma kerja birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurutnya, komunikasi publik modern tidak lagi sekadar menyampaikan informasi satu arah, tetapi harus dimulai dari proses mendengarkan masyarakat melalui pengamatan yang sistematis dan berbasis analisis ilmiah.
“Selama ini aktivitas komunikasi publik lebih banyak mendistribusikan informasi. Kini pemerintah harus berangkat dari pengamatan publik yang dilakukan secara sistematis dan analitis,” jelas Josep.
Ia menegaskan bahwa pelatihan Analisis Media Sosial tidak boleh berhenti pada aspek formalitas semata. Pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus dengan tugas, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas agar hasil analisis dapat digunakan secara berkelanjutan.
“Bukan hanya sekali mengikuti pelatihan lalu dianggap langsung mampu menghasilkan analisis terus-menerus. Harus ada tim, personel yang kompeten, serta proses penguatan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Menariknya, Josep juga membantah anggapan bahwa implementasi Analisis Media Sosial membutuhkan anggaran besar. Menurutnya, sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan sebenarnya sudah tersedia dan tinggal dioptimalkan melalui kepemimpinan yang mampu mengubah cara berpikir birokrasi.
“Sebenarnya kalaupun ada kebutuhan anggaran, jumlahnya relatif kecil. SDM-nya sudah ada. Yang menjadi tantangan terbesar adalah perubahan mindset karena sebagian besar masih menggunakan paradigma kerja lama,” ungkapnya.
Forum Komdigi APEKSI XVIII pun menjadi momentum penting bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dan membangun tata kelola komunikasi publik yang lebih ilmiah, transparan, serta akuntabel.
Ke depan, pemanfaatan Analisis Media Sosial diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif, adaptif, dan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di era digital yang terus berkembang.
Penulis: Dedy Hu