JAKARTA, BONARINEWS – Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah dengan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dalam kebijakan pemulihan anggaran bagi wilayah terdampak banjir dan longsor tahun 2025.
Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Tito Karnavian, menjelaskan besarnya pengembalian dana ke Sumut disebabkan provinsi tersebut sebelumnya mengalami pemotongan TKD paling besar dibanding daerah lain.
“Sumut yang paling besar dipotong saat itu, jadi saat pengembalian juga paling besar,” ujar Tito Karnavian usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Berdasarkan data pemerintah pusat, Sumut sebelumnya mengalami pemotongan TKD mencapai Rp6 triliun. Sementara Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat sebesar Rp2,6 triliun.
Selain menerima pengembalian dana terbesar, Sumut juga disebut menjadi provinsi dengan nilai hibah tertinggi untuk membantu daerah terdampak banjir dan longsor.
Menurut Tito, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghibahkan dana sebesar Rp260 miliar untuk membantu pemerintah daerah yang masih mengalami keterbatasan anggaran pascabencana.
“Saya sangat mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar kepada daerah terdampak,” katanya.
Sementara itu, Sumatera Barat tercatat memberikan hibah sebesar Rp24 miliar. Pemerintah pusat juga menyebut masih terdapat 11 kabupaten yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Selain persoalan anggaran, pemerintah juga mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana.
Tito menyebut sebanyak 3.084 sekolah dari total 4.992 sekolah terdampak kini sudah masuk tahap rehabilitasi melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Sisanya akan ditangani pada tahap berikutnya melalui perjanjian kerja sama lanjutan,” ujarnya.
Di sektor hunian tetap (huntap), pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai membangun rumah bagi korban di atas lahan milik pribadi warga.
Sedangkan pembangunan huntap komunal di sejumlah daerah masih terkendala proses penyediaan lahan yang aman dari potensi bencana.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Koordinator PMK Pratikno bersama jajaran kementerian terkait lainnya.
Penulis: Dedy Hu