DAIRI, BONARINEWS — Pemerintah Kabupaten Dairi mendorong Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) tidak hanya berperan sebagai wadah organisasi, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan pembangunan daerah berlangsung inklusif.
Dorongan itu disampaikan Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala saat melantik dan mengukuhkan Pengurus DPC PPDI Kabupaten Dairi periode 2026–2031 di Gedung PLUT, Tamrek, Sidikalang, Senin (28/9/2026).
Wahyu mengatakan pembangunan daerah harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. Menurut dia, kelompok disabilitas tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga perlu diberi ruang untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi.
“Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun. Penyandang disabilitas harus diterima sebagai bagian dan penerima manfaat pembangunan,” ujar Wahyu.
Ia menyampaikan bahwa sepanjang 2026 Pemkab Dairi telah menyalurkan bantuan ATENSI kepada penyandang disabilitas di sejumlah kecamatan. Bantuan tersebut mencakup alat bantu dan pemenuhan kebutuhan hidup layak, sekaligus diarahkan untuk mendukung kemandirian ekonomi.
Dukungan pemberdayaan antara lain diberikan melalui kegiatan kewirausahaan, seperti menjahit dan bertani. Menurut Wahyu, pendekatan tersebut penting agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan, tetapi turut membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk memiliki aktivitas dan penghasilan secara mandiri.
Karena itu, ia berharap PPDI dapat ikut mengidentifikasi kebutuhan anggotanya sekaligus menjadi penghubung antara penyandang disabilitas dengan program-program pemberdayaan pemerintah.
“PPDI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif,” katanya.
Kemandirian Anggota
Ketua DPC PPDI Dairi periode 2026–2031, Raspen Capah, mengatakan kepengurusan yang baru dilantik merupakan periode ketiga sejak organisasi tersebut terbentuk.
Ia berharap kepengurusan baru dapat memperkuat organisasi sekaligus memberikan manfaat yang lebih nyata bagi anggota, terutama dalam meningkatkan kemandirian.
Raspen mengajak para anggota untuk membangun kekuatan organisasi melalui kebersamaan dan tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti mengembangkan diri.
“Kita memiliki keterbatasan sekaligus keunikan masing-masing. Mari bergandengan tangan dan tetap kompak. Jangan rendah diri dan jangan hanya berharap bantuan pemerintah,” katanya.
Dukungan terhadap keberadaan PPDI juga disampaikan DPRD Dairi. Mewakili Ketua DPRD, Abdul Gafur Simatupang mengatakan kepengurusan PPDI tidak boleh berhenti sebagai formalitas organisasi.
Menurut dia, PPDI memiliki peran dalam membangun kepercayaan diri anggota sekaligus mendorong mereka mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
Ia berharap pemerintah daerah tetap memberikan perhatian dan dukungan terhadap program-program PPDI.
Sementara itu, Anggota DPRD Dairi sekaligus Penasehat PPDI, Romi Mariani Simarmata, mengatakan DPRD turut mendorong terwujudnya kesetaraan bagi penyandang disabilitas melalui rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang saat ini tengah diperjuangkan.
Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan pembangunan.
Pelantikan pengurus DPC PPDI Dairi periode 2026–2031 turut dihadiri unsur Forkopimda dari Kejaksaan dan Polres Dairi, Staf Ahli Bupati Ruspal Simarmata, Kepala Dinas Sosial Tumpal Pasaribu, para undangan, serta anggota PPDI Kabupaten Dairi.
Penulis: Redaksi