Muniruddin Ritonga Desak Sekolah Terapkan Aturan Antiperundungan Secara Nyata

Bagikan Artikel

PALUTA, BONARINEWS – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, mendesak seluruh sekolah di Sumatera Utara menerapkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman secara serius.

Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Muniruddin yang juga menjabat Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumut menilai kondisi itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah.

“Maraknya bullying adalah alarm serius. Pemerintah daerah, dinas pendidikan hingga pihak sekolah tidak boleh abai. Regulasi sudah ada, sehingga harus dilaksanakan secara nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” kata Muniruddin, Sabtu (21/11/2026).

Ia menjelaskan, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengatur empat aspek utama dalam membangun budaya sekolah aman dan nyaman. Keempat aspek tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.

Aspek spiritual menjamin kebebasan warga sekolah menjalankan ibadah dan menghormati agama maupun kepercayaan masing-masing. Sementara itu, perlindungan fisik mencakup penyediaan lingkungan sekolah yang sehat, aman, ramah disabilitas, serta meminimalkan area yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Pada aspek psikologis dan sosiokultural, sekolah dituntut menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan, diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat peserta didik. Adapun aspek digital menekankan etika serta keamanan interaksi di ruang digital, termasuk pencegahan perundungan siber.

Menurut Muniruddin, penerapan aturan tersebut harus dilakukan melalui edukasi, pembiasaan perilaku positif, keteladanan, serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab menetapkan tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar, sekaligus melakukan deteksi dini serta penanganan terhadap pelanggaran.

Selain kewajiban satuan pendidikan, pemerintah daerah diminta membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Kelompok ini bertugas menyosialisasikan aturan, menerima dan menindaklanjuti laporan, mengoordinasikan penanganan kasus, serta memfasilitasi pendampingan bagi korban, termasuk konseling.

Muniruddin menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman. Komunikasi antara sekolah dan keluarga perlu diperkuat agar perubahan perilaku anak maupun indikasi kekerasan dapat dikenali sejak dini.

Ia juga meminta setiap sekolah menyediakan saluran pengaduan yang aman, menjaga kerahasiaan pelapor, dan memastikan korban memperoleh perlindungan serta pendampingan psikologis. Sekolah, menurut dia, tidak boleh menutupi kasus perundungan hanya demi menjaga nama baik institusi.

“Jangan sampai anak datang ke sekolah untuk belajar dan meraih cita-cita, justru pulang membawa trauma akibat kekerasan dan perundungan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan melindungi masa depan anak,” ujarnya.

Sebagai Ketua LPA Sumut, Muniruddin menyatakan akan mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tersebut bersama DPRD Sumut, termasuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Ia menegaskan, penanganan perundungan harus mencakup kekerasan fisik, tekanan psikologis, diskriminasi, hingga perundungan siber. Penanganan terhadap pelaku juga harus dilakukan sesuai ketentuan perlindungan anak.

Muniruddin merupakan legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara VII.

Penulis: Tohong Harahap

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *