Jakarta, BONARINEWS – Kementerian Sosial Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara dua pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Keputusan ini langsung menjadi sorotan karena berkaitan dengan upaya pembenahan tata kelola anggaran pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendalaman temuan internal berjalan objektif tanpa gangguan dari pihak yang sedang diperiksa.
Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Sosial.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari respons atas evaluasi internal yang menemukan sejumlah catatan dalam proses pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menegaskan bahwa penonaktifan sementara tersebut bukan hukuman, melainkan langkah korektif agar proses investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Ia juga menyebut bahwa Kementerian Sosial telah melakukan konsultasi dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang bersih.
Dalam prosesnya, tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemukan adanya potensi maladministrasi, termasuk volume pengadaan yang besar, keterbatasan waktu, serta tantangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.
Meski demikian, hasil sementara menyebutkan bahwa secara umum prosedur pengadaan telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku, namun tetap diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemensos terus melakukan investigasi menyeluruh untuk menelusuri setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Gus Ipul juga meminta jajaran terkait untuk melakukan rasionalisasi anggaran serta memperkuat kapasitas tim pengadaan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Langkah penonaktifan dua pejabat ini menjadi bagian dari komitmen Kemensos dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
Dengan proses investigasi yang masih berjalan, publik kini menantikan hasil akhir yang diharapkan dapat memperjelas duduk perkara sekaligus menjadi momentum perbaikan besar dalam tata kelola program sosial pemerintah Indonesia.
Penulis: Dedy Hu