JAKARTA, BONARINEWS – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap pemutaran maupun kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Pernyataan itu disampaikan Yusril menyusul adanya pembubaran kegiatan nobar film tersebut di sejumlah daerah yang sempat viral di media sosial.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, penghentian kegiatan nobar di beberapa kampus lebih disebabkan persoalan administratif, bukan karena instruksi pemerintah pusat ataupun aparat penegak hukum secara nasional.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja,” ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Ia menyebut di sejumlah daerah lain seperti Bandung dan Sukabumi, kegiatan nobar film tersebut tetap berjalan tanpa hambatan.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita diketahui berisi kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap berdampak terhadap lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat Papua dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Meski mengakui judul film tersebut bersifat provokatif, Yusril menilai kritik yang disampaikan melalui karya film merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing hanya karena judul film yang kontroversial. Menurutnya, publik sebaiknya menonton terlebih dahulu lalu membuka ruang diskusi dan debat secara sehat.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” kata Yusril.
Ia juga menegaskan proyek strategis nasional di Papua Selatan bukan bentuk kolonialisme modern seperti yang disebut dalam film tersebut. Menurutnya, Papua merupakan bagian integral dari NKRI dan pembangunan dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan serta energi nasional.
“Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang,” tegasnya.
Selain itu, Yusril Ihza Mahendra meminta para pembuat film turut menjelaskan makna istilah “Pesta Babi” yang digunakan sebagai judul karena dinilai dapat menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
Di akhir keterangannya, Yusril kembali menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi, namun kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab moral kepada publik.
Penulis: Dedy Hu