Pembubaran nobar film dokumenter di Ternate memicu polemik usai aparat menilai film bersifat provokatif, sementara AJI mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi kebebasan berekspresi.
Ternate, BONARINEWS.com — Aparat TNI membubarkan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi” di Kota Ternate, Maluku Utara. Pembubaran dilakukan karena film tersebut dinilai menuai penolakan di media sosial dan dianggap berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.
Komandan Kodim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi mengatakan pihaknya melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut setelah muncul berbagai respons negatif di media sosial yang menyebut film itu bersifat provokatif.
“Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan film ini karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya,” ujar Jani Setiadi seperti dikutip dari detikcom.
Menurutnya, penilaian tersebut bukan berasal dari aparat semata, melainkan berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan Maluku Utara memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan SARA sehingga kegiatan dianggap perlu dihentikan demi menjaga situasi tetap kondusif.
Meski meminta pemutaran film dihentikan, aparat disebut masih memperbolehkan kegiatan diskusi yang sebelumnya telah diagendakan panitia.
Di sisi lain, langkah pembubaran itu menuai kritik dari kalangan jurnalis dan pegiat demokrasi. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan aparat yang dinilai mencederai kebebasan berekspresi dan hak masyarakat memperoleh informasi.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegas Yunita.
Ia juga menyoroti kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta yang disebut memunculkan tekanan psikologis bagi penyelenggara maupun peserta diskusi.
Menurut Yunita, alasan potensi konflik tidak bisa dijadikan dasar pembubaran karena kegiatan berlangsung damai dan tidak menunjukkan adanya unsur provokasi.
“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh takut terhadap diskusi dan film dokumenter,” ujarnya.
Peristiwa pembubaran nobar film dokumenter tersebut kini menjadi sorotan publik dan memunculkan perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi, ruang diskusi publik, serta peran aparat dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat.
Penulis: Dedy Hu