Medan, BONARINEWS – Memasuki pekan kedua September 2026, Indonesia kembali dihadapkan pada rangkaian bencana alam di sejumlah daerah. Setelah gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah situasi tersebut, sejumlah gunung api di berbagai wilayah Indonesia juga mengalami erupsi secara beruntun.
Di Sumatera Utara, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan status Gunung Sinabung di Kabupaten Karo menjadi Level III atau Siaga pada Minggu, 6 September 2026, pukul 12.00 WIB.
Berdasarkan hasil pemantauan, asap kawah Gunung Sinabung terlihat berwarna putih dengan intensitas tebal dan mencapai ketinggian sekitar 300 hingga 500 meter di atas puncak kawah.
Aktivitas vulkanik juga terjadi di sejumlah gunung api lainnya. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda tercatat mengalami erupsi secara terus-menerus sejak Jumat malam, 4 September 2026, hingga Minggu, 6 September 2026. Sebaran abu vulkanik dilaporkan menjangkau enam provinsi, termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta berdampak terhadap operasional sejumlah bandara.
Gunung Semeru di Jawa Timur juga mengalami erupsi pada Minggu, 6 September 2026, pukul 07.51 WIB. Kolom abu teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Gunung Semeru saat ini berstatus Level III atau Siaga.
Sementara itu, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur mengalami letusan terkuat pada Minggu, 6 September 2026, pukul 06.41 WITA, dengan kolom abu mencapai sekitar 600 meter di atas puncak.
Aktivitas serupa juga terjadi di Gunung Ibu, Maluku Utara. Gunung tersebut mengalami erupsi pada Minggu, 6 September 2026, pukul 04.55 WIT, dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 400 meter di atas puncak.
Rangkaian bencana tersebut dinilai membutuhkan suasana politik yang sejuk serta solidaritas seluruh elemen bangsa. Dalam kondisi seperti ini, seluruh pihak dinilai perlu mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh kader partai, anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, serta kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, untuk melakukan aksi cepat tanggap di wilayah terdampak bencana.
Instruksi tersebut antara lain diwujudkan melalui pengerahan relawan kesehatan, pembukaan dapur umum, serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi di daerah yang mengalami bencana.
PDI Perjuangan juga meminta seluruh struktur partai dari tingkat pusat hingga daerah menggalang solidaritas dan gotong royong dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak.
Para kader juga diminta untuk senantiasa hadir bersama masyarakat, baik dalam situasi sulit maupun dalam kondisi penuh kebahagiaan. Kehadiran kader di tengah masyarakat disebut sebagai bagian dari komitmen partai untuk bersama-sama merasakan suka dan duka rakyat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, kemudian meneruskan instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.
Rapidin meminta Masinton tetap fokus menjalankan tugas pemulihan Tapanuli Tengah pascabencana. Ia juga menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan di Tapanuli Tengah untuk membantu pemerintah daerah dalam proses pemulihan tersebut.
Instruksi serupa disampaikan Rapidin kepada seluruh pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua, di kabupaten dan kota se-Sumatera Utara. Para pimpinan legislatif dari PDI Perjuangan diminta menjaga situasi politik tetap kondusif dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Di Kota Medan, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen diminta membangun kerja sama dengan Wali Kota Medan Rico Waas, meskipun keduanya berada pada posisi politik yang berbeda dalam Pilkada Serentak 2024. Wong diminta ikut menjaga stabilitas politik Kota Medan agar pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menjelaskan, instruksi Rapidin kepada Wong Chun Sen merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi politik dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, sepanjang wali kota menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat, PDI Perjuangan harus memberikan dukungan dan ikut menjaga stabilitas pemerintahan. Partai juga diminta tidak terlibat dalam gerakan politik yang dapat mengganggu wali kota dalam menjalankan tugasnya.
Bahkan, apabila muncul gerakan politik untuk memakzulkan Wali Kota Medan, PDI Perjuangan diminta tidak mengambil bagian dalam gerakan tersebut.
Instruksi yang sama berlaku bagi Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan. Ia diminta menjaga stabilitas politik di Kabupaten Karo dan tidak menginisiasi gerakan politik yang dapat mengganggu pemerintahan Bupati Karo.
Meskipun Bupati Karo merupakan lawan politik PDI Perjuangan pada Pilkada Serentak 2024, dukungan tetap diberikan sepanjang pemerintah daerah bekerja untuk kepentingan rakyat. PDI Perjuangan juga diminta tidak terlibat dalam gerakan politik yang mengarah pada pemakzulan Bupati Karo.
Sikap serupa berlaku bagi Ketua DPRD Tapanuli Utara dalam menjalankan hubungan politik dengan Bupati Tapanuli Utara. Perbedaan posisi politik pada Pilkada Serentak 2024 dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk mengganggu jalannya pemerintahan.
Demikian pula dengan Ketua DPRD Kota Pematangsiantar yang diminta menjaga hubungan politik dengan wali kota, meskipun kepala daerah tersebut merupakan pihak yang berseberangan dengan PDI Perjuangan dalam Pilkada Serentak 2024.
Dalam situasi ketika Indonesia tengah menghadapi berbagai bencana alam, PDI Perjuangan menegaskan tidak akan menjadi pihak yang memulai kegaduhan politik. Stabilitas politik dan kepentingan masyarakat dinilai harus ditempatkan di atas kepentingan politik praktis.
Partai menegaskan bahwa seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimiliki harus diarahkan untuk membantu masyarakat serta mendukung proses penanganan dan pemulihan bencana, bukan untuk memperuncing konflik politik di tengah kondisi bangsa yang membutuhkan solidaritas dan gotong royong.
Penulis: Dedy Hutajulu