JAKARTA, BONARINEWS – Aktivis mahasiswa asal Siantar, Gary Siagian, melontarkan kritik terhadap Menteri Koperasi Ferry Juliantono terkait alokasi anggaran komunikasi publik dan operasional Kementerian Koperasi yang disebut mencapai Rp103 miliar.
Gary menilai besarnya anggaran tersebut perlu dikaji kembali, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi serta berbagai persoalan bencana di Sumatra.
Menurut Gary, penjelasan Menteri Koperasi mengenai alokasi anggaran tersebut belum menjawab persoalan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih mempertimbangkan kebutuhan masyarakat kecil yang terdampak tekanan ekonomi maupun bencana.
“Di saat rakyat Sumatra berjuang menghadapi dampak gempa dan karhutla, serta ekonomi wong kecil kian terhimpit, Menkop justru sibuk mengamankan dana operasional dan komunikasi publik hingga puluhan miliar,” ujar Gary di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Gary juga mengkritisi arah pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, koperasi semestinya menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui kepemilikan dan pengelolaan secara kolektif.
Ia mempertanyakan pendekatan dalam pelaksanaan program tersebut yang menurutnya terlalu dekat dengan pola komando dan melibatkan unsur yang dinilainya berkarakter militeristik.
Gary menilai pendekatan tersebut berpotensi menggeser prinsip dasar koperasi yang seharusnya bertumpu pada partisipasi anggota, kesukarelaan dan demokrasi ekonomi.
“Koperasi adalah alat perjuangan rakyat untuk mencapai kedaulatan ekonomi, bukan sarana akomodasi kekuasaan atau proyek berwatak militeristis,” katanya.
Selain persoalan pelaksanaan program koperasi, Gary juga menyoroti penggunaan anggaran negara untuk komunikasi publik. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap anggaran operasional dan komunikasi di lingkungan Kementerian Koperasi.
Menurutnya, apabila terdapat anggaran yang dapat diefisienkan, dana tersebut seharusnya dapat diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, termasuk penanganan bencana dan penguatan ekonomi masyarakat terdampak.
Gary secara khusus mendorong agar pemerintah memperkuat dukungan bagi masyarakat yang terdampak gempa dan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra. Ia juga mengusulkan penguatan modal bagi pelaku usaha mikro yang mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi maupun bencana.
Kritik tersebut juga dikaitkan Gary dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Ia berpandangan bahwa kebijakan perkoperasian semestinya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, bukan membuat koperasi semakin bergantung pada pembiayaan negara.
“Jika Menteri Koperasi tidak mampu berinovasi dan hanya mengandalkan gelontoran APBN sambil tunduk pada agenda non-sipil, lebih baik mengundurkan diri,” ujar Gary.
Pernyataan Gary tersebut merupakan sikap dan kritik pribadi yang disampaikannya sebagai aktivis mahasiswa. Adapun sejumlah tudingan mengenai pelaksanaan program koperasi dan penggunaan anggaran yang disampaikannya masih memerlukan tanggapan serta klarifikasi dari pihak Kementerian Koperasi maupun pihak terkait lainnya.
Penulis: Redaksi