MEDAN, BONARINEWS — Aliansi Mahasiswa Bersuara (AMB) Sumatera Utara mendesak Polda Sumut mengusut secara menyeluruh dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Asahan.
Bung Gary Siagian, yang menyampaikan sikap AMB Sumut, mengatakan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa harus dipastikan melalui pemeriksaan yang transparan. Makanan tersebut disebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Asahan.
Menurut Gary, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama menyangkut standar keamanan dan kualitas makanan.
“Bagaimana mungkin makanan yang seharusnya memberikan nutrisi bagi anak-anak justru membuat mereka mengalami gangguan kesehatan? Ini harus diusut secara transparan dan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif,” ujar Gary.
AMB Sumut menyampaikan empat tuntutan. Pertama, meminta Polda Sumut turun tangan dan melakukan penyelidikan secara transparan serta independen terhadap dugaan insiden tersebut.
Kedua, AMB Sumut meminta operasional SPPG Polres Asahan dihentikan secara permanen dan izin operasionalnya dicabut apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang menyebabkan siswa terdampak.
Ketiga, AMB Sumut mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap dapur dan penyedia MBG di Sumatera Utara untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.
Keempat, AMB Sumut meminta biaya pengobatan siswa yang terdampak ditanggung pihak pengelola dan instansi terkait hingga para siswa dinyatakan pulih.
Gary juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan. Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar informasi mengenai kasus tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di masyarakat.
AMB Sumut menyatakan akan menggelar aksi apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tindak lanjut. Mereka meminta penanganan kasus dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan keselamatan dan pemulihan para siswa.
“Kami meminta negara hadir untuk memastikan keselamatan anak-anak dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas apabila ditemukan pelanggaran,” kata Gary.
Penulis: Dedy Hutajulu