JAKARTA, BONARINEWS — Aktivis mahasiswa Gary Siagian mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ia juga meminta Presiden mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan mempertimbangkan pencopotan jika evaluasi menunjukkan kegagalan serius dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Desakan itu disampaikan di tengah meningkatnya kasus gangguan pernapasan yang berkaitan dengan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut laporan Reuters pada 13 Oktober 2026, jumlah kasus penyakit pernapasan di tujuh provinsi mencapai 277.075 kasus per 12 Oktober. Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 113.336 kasus pada 9 September 2026.
Lonjakan itu memperlihatkan besarnya dampak kabut asap terhadap kesehatan publik. Karhutla bukan hanya persoalan kerusakan hutan, tetapi juga menyangkut keselamatan warga, kegiatan pendidikan, aktivitas ekonomi, dan hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih.
Gary menilai pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan atau menggunakan masker. Menurut dia, penanganan harus disertai pencegahan kebakaran yang efektif, pemadaman cepat, pengawasan terhadap pemegang izin lahan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran.
Data Kementerian Kesehatan pada 27 Agustus 2026, sebagaimana dikutip dalam bahan pernyataan tersebut, mencatat dampak karhutla terhadap 10.674.201 penduduk di tujuh provinsi. Pada laporan yang sama, tercatat 13.449 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di 63 kabupaten/kota.
Dalam laporan itu, indeks kualitas udara di Pontianak mencapai 328 atau kategori berbahaya, sedangkan Kabupaten Tebo, Jambi, mencapai 287 atau kategori sangat tidak sehat.
Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan penyakit pernapasan menjadi kelompok yang perlu mendapat perlindungan khusus. Gary menilai negara harus memastikan layanan kesehatan dan informasi kualitas udara tersedia bagi masyarakat yang terdampak.
Data luas kebakaran perlu dibuka
Selain dampak kesehatan, perbedaan perkiraan luas lahan terbakar juga menjadi sorotan. Laporan Reuters pada 13 Oktober menyebutkan data resmi luas lahan terbakar belum diperbarui sejak Juli 2026, ketika angka yang dilaporkan mencapai sekitar 202.000 hektare.
Sementara itu, organisasi lingkungan Auriga memperkirakan lebih dari 637.000 hektare lahan terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Nusantara Atlas memperkirakan luas kebakaran mendekati 900.000 hektare.
Perbedaan angka tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pembaruan data secara terbuka. Data yang mutakhir dibutuhkan untuk menentukan wilayah prioritas pemadaman, mengevaluasi efektivitas pencegahan, serta memastikan kebijakan pemerintah didasarkan pada kondisi lapangan.
Gary mempertanyakan efektivitas pencegahan kebakaran, pengawasan terhadap perusahaan dan pemegang izin, konsistensi penindakan terhadap pelaku pembakaran, serta jangkauan bantuan kesehatan bagi warga terdampak.
Menurut dia, faktor cuaca dan fenomena El Niño dapat memperbesar risiko kebakaran, tetapi tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan, pengawasan, pemadaman, dan penegakan hukum.
Desak Evaluasi Kinerja Menteri Kehutanan
Gary secara khusus meminta kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dievaluasi secara terbuka. Evaluasi itu, menurut dia, perlu mengukur efektivitas pengawasan kawasan hutan, kesiapan personel, capaian pencegahan dan pengendalian kebakaran, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Ia juga mendorong Presiden mempertimbangkan pencopotan Menteri Kehutanan apabila hasil evaluasi menunjukkan kegagalan serius dalam menjalankan tanggung jawab kementerian.
Desakan tersebut merupakan tuntutan politik dan pertanggungjawaban publik dari Gary. Penilaian atas kinerja menteri tetap perlu didasarkan pada data, target yang telah ditetapkan, hasil pelaksanaan tugas, dan evaluasi yang transparan.
Bagi Gary, penanganan karhutla harus dinilai berdasarkan hasil nyata, seperti berkurangnya luas kebakaran, terkendalinya titik api, membaiknya kualitas udara, serta menurunnya dampak kesehatan terhadap masyarakat.
Perlindungan warga harus menjadi prioritas
Gary meminta pemerintah segera memperbarui data karhutla, memperkuat pemadaman di wilayah prioritas, menyediakan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak, dan menindak pihak yang terbukti melanggar hukum.
Informasi mengenai titik api, luas lahan terbakar, kualitas udara, dan dampak kesehatan juga perlu disampaikan secara berkala agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan berdasarkan informasi yang memadai.
Terkait kemungkinan korban meninggal akibat paparan asap, data yang disampaikan dalam bahan pernyataan ini belum mencantumkan angka nasional terverifikasi untuk 2026. Karena itu, setiap laporan kematian yang diduga berkaitan dengan karhutla perlu ditelusuri melalui pendataan dan pemeriksaan medis, tanpa mengabaikan kemungkinan dampak serius asap terhadap kesehatan.
Gary menegaskan, keberhasilan pemerintah dalam menangani karhutla tidak cukup diukur dari rapat koordinasi atau pernyataan pejabat. Ukuran utamanya adalah kemampuan mencegah kebakaran berulang dan melindungi keselamatan masyarakat.
Ia meminta pemerintah menunjukkan langkah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika evaluasi menemukan kegagalan serius, menurut dia, pertanggungjawaban pejabat harus ditegakkan, termasuk melalui kemungkinan pergantian kepemimpinan.
karhutla 2026, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, Gary Siagian, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, gangguan pernapasan, ISPA, kualitas udara, evaluasi pemerintah