Tapanuli Utara, BONARINEWS.com – Kritik tajam terhadap kondisi pendidikan nasional kembali mencuat. Aktivis GMNI Tapanuli Utara, Gary Siagian menilai, sistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal meski terus digaungkan sebagai kunci menuju Generasi Emas 2045.
Menurut Gary, berbagai program ambisius yang digaungkan di era pemerintahan Prabowo Subianto belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar di lapangan. Ia menyoroti adanya kesenjangan nyata antara visi besar pemerintah dan realita yang dihadapi masyarakat.
Salah satu masalah utama, kata Gary, adalah ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Sekolah di perkotaan dinilai jauh lebih unggul dari sisi fasilitas, tenaga pengajar, hingga akses teknologi. Sebaliknya, banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan serius, mulai dari kekurangan guru hingga kondisi bangunan yang memprihatinkan.
“Kondisi ini menciptakan ketidakadilan sistemik. Tanpa kebijakan yang benar-benar berpihak pada pemerataan, masalah ini akan terus berulang,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perubahan kurikulum yang dinilai terlalu sering terjadi. Menurutnya, alih-alih meningkatkan kualitas pembelajaran, perubahan tersebut justru membingungkan guru dan siswa.
“Guru dituntut terus beradaptasi, tetapi tidak selalu dibarengi pelatihan yang memadai. Siswa juga harus menyesuaikan diri dengan sistem yang belum tentu efektif,” katanya.
Gary juga mengkritik pendekatan pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan. Ia menilai sistem tersebut belum mampu mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah yang justru sangat dibutuhkan di era global saat ini.
Di sisi lain, persoalan kesejahteraan guru, terutama tenaga honorer, dinilai masih jauh dari layak. Kondisi tersebut berdampak langsung pada motivasi dan kualitas pengajaran di sekolah.
“Sulit menciptakan pendidikan berkualitas jika guru tidak mendapatkan dukungan yang memadai,” tegasnya.
Program digitalisasi pendidikan yang dipercepat sejak pandemi COVID-19 juga tak luput dari sorotan. Gary menilai akses internet yang belum merata serta keterbatasan perangkat masih menjadi hambatan besar, khususnya bagi siswa di daerah tertinggal.
Ia mengakui pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembenahan, namun implementasinya di lapangan dinilai belum konsisten. Oleh karena itu, ia mendorong adanya evaluasi yang transparan dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembenahan pendidikan tidak cukup hanya dengan kebijakan di atas kertas. Diperlukan komitmen jangka panjang, pemerataan sumber daya, serta keberanian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada.
“Tanpa langkah nyata, cita-cita melahirkan generasi unggul hanya akan menjadi retorika,” pungkasnya.
Penulis: Dedy Hu