Oleh: Ahmad Amri Falah
Selama beberapa tahun terakhir, akal imitasi (AI) hampir selalu dipresentasikan sebagai simbol kemajuan. Narasi yang mengiringinya pun relatif seragam: efisiensi, inovasi, produktivitas, dan masa depan yang lebih baik. Namun, di Amerika Serikat, narasi itu mulai menghadapi ujian. Penolakan terhadap AI tidak lagi muncul sebatas di ruang akademik atau media sosial, melainkan mulai memasuki arena politik yang paling menentukan: kotak suara.
Juni 2026 menjadi salah satu penandanya. Stuart Adams, Presiden Senat Utah yang telah berkiprah lebih dari dua dekade dan dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di negara bagian tersebut, kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Ia dikalahkan Stephanie Hollist, seorang mantan pengacara universitas yang sebelumnya relatif kurang dikenal dalam politik negara bagian.
Kekalahan itu menarik perhatian bukan semata karena posisi Adams yang begitu kuat, melainkan karena salah satu isu yang membayangi kampanyenya adalah dukungan terhadap proyek pusat data Stratos di Box Elder County. Proyek seluas sekitar 40 ribu hektare yang didukung investor Kevin O’Leary itu menuai penolakan karena dinilai diproses tanpa keterbukaan yang memadai dan mengabaikan aspirasi masyarakat setempat.
Sulit menyatakan bahwa proyek tersebut menjadi satu-satunya penyebab kekalahan Adams. Namun, kasus Utah memperlihatkan bahwa dukungan terhadap proyek-proyek AI dan pusat data kini bukan lagi isu teknis pembangunan, melainkan telah menjadi isu politik yang dapat memengaruhi pilihan pemilih.
Fenomena ini mencerminkan sesuatu yang lebih luas. Antusiasme terhadap AI ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan persepsi publik. Sejumlah survei menunjukkan hanya sekitar 26 persen warga Amerika Serikat yang memiliki pandangan positif terhadap AI. Angka itu menunjukkan bahwa optimisme yang berkembang di kalangan industri teknologi belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.
Ada setidaknya tiga alasan yang menjelaskan mengapa jarak itu semakin melebar.
Pertama, muncul persepsi bahwa manfaat ekonomi AI lebih banyak dinikmati korporasi besar daripada masyarakat. Dalam kasus Stratos, proyek tersebut memperoleh berbagai insentif fiskal, sementara warga justru mengkhawatirkan meningkatnya beban biaya listrik dan penggunaan sumber daya publik.
Kedua, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan semakin menguat. Pusat data modern membutuhkan pasokan listrik dan air dalam jumlah besar. Ketika proyek semacam itu dibangun di kawasan yang memiliki tekanan ekologis tinggi, masyarakat cenderung mempertanyakan apakah manfaat ekonominya sebanding dengan risiko yang harus ditanggung.
Ketiga, AI dipersepsikan sebagai ancaman terhadap pekerjaan. Perkembangan model bahasa besar dan berbagai aplikasi AI generatif mendorong banyak perusahaan melakukan otomatisasi. Di mata publik, AI tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan teknologi yang berpotensi menggantikan tenaga kerja. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang kemudian menyadari bahwa efisiensi yang dijanjikan AI belum sepenuhnya sesuai dengan kenyataan.
Ketiga faktor tersebut membentuk persepsi bahwa AI lebih banyak melayani kepentingan industri dibandingkan kepentingan masyarakat. Terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut, dalam politik persepsi sering kali sama pentingnya dengan fakta.
Di sisi lain, pendukung AI tentu memiliki argumentasi yang tidak kalah kuat. Seperti halnya listrik, internet, atau telepon seluler pada masa awal kemunculannya, AI dipandang sebagai teknologi yang pada akhirnya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Infrastruktur pusat data dianggap sebagai investasi jangka panjang yang diperlukan untuk menjaga daya saing ekonomi suatu negara.
Masalahnya, argumen tersebut akan sulit diterima apabila manfaatnya belum dirasakan masyarakat, sementara dampaknya sudah lebih dahulu muncul. Ketika warga menghadapi kenaikan biaya energi, kekhawatiran terhadap lingkungan, atau ketidakpastian pekerjaan, janji tentang manfaat jangka panjang sering kali terdengar terlalu abstrak.
Karena itu, kasus Utah layak dibaca lebih dari sekadar dinamika politik lokal. Ia menjadi pengingat bahwa penerimaan terhadap teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasa memperoleh manfaat yang adil.
Pelajaran tersebut juga relevan bagi Indonesia. Pemerintah saat ini aktif menarik investasi pusat data dan pengembangan AI sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital. Langkah itu penting dan patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa manfaat ekonomi, kesempatan kerja, dan pengelolaan sumber daya berlangsung secara adil dan transparan. Sebab, teknologi yang paling canggih sekalipun akan kehilangan legitimasi sosial apabila masyarakat merasa hanya menanggung biayanya tanpa menikmati manfaatnya.
Pada akhirnya, masa depan AI bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknologinya, melainkan juga oleh kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya dapat dibangun apabila kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan pasar.