Jakarta, BONARINEWS— Alatan Asasta Indonesia atau Alatan Indonesia sukses menggelar webinar nasional bertajuk “E-Purchasing Konstruksi: Bongkar Peluang dan Risiko Katalog Elektronik dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah”, Rabu (28/5/2026).
Webinar nasional ini menghadirkan Fani Dhuha sebagai narasumber utama untuk membedah implementasi E-Purchasing pekerjaan konstruksi melalui E-Katalog V6 di tengah transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi pelaku jasa konstruksi, pejabat pengadaan, konsultan, hingga pemangku kepentingan lainnya dalam memahami regulasi terbaru pengadaan berbasis digital yang kini semakin masif diterapkan pemerintah.
Dalam pemaparannya, Fani Dhuha menjelaskan bahwa digitalisasi pengadaan bukan sekadar perpindahan sistem manual ke platform elektronik, tetapi menjadi bagian dari perubahan besar tata kelola belanja negara yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi.
“Transparansi sejati bukan hanya soal digitalisasi dokumen, melainkan tentang keberanian mengungkap kelemahan sistem agar dapat diperbaiki bersama,” ujar Fani dalam webinar tersebut.
Data nasional menunjukkan tren penggunaan metode pengadaan pemerintah kini mulai bergeser signifikan ke sistem E-Purchasing. Pada tahun 2022, metode tender konvensional masih mendominasi sebesar 73,7 persen. Namun pada 2024 turun drastis menjadi 40,4 persen.
Sebaliknya, metode E-Purchasing melonjak tajam dari 3,2 persen pada 2022 menjadi 19,7 persen pada 2024. Pergeseran ini dinilai sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pengadaan pemerintah.
Regulasi terbaru melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 bahkan menegaskan bahwa E-Purchasing kini bersifat mandatori apabila barang atau jasa telah tersedia di Katalog Elektronik pemerintah.
Dalam webinar tersebut juga dibahas secara rinci mengenai implementasi Katalog Konstruksi Versi 6 (V6) yang kini menggunakan pendekatan Master Produk terstandarisasi dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Perkiraan Harga Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) milik Kementerian Pekerjaan Umum.
Saat ini terdapat 4.963 master produk konstruksi yang terbagi dalam sektor Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Cipta Karya.
Sistem baru ini mengubah pola kerja konsultan perencana. Jika sebelumnya desain proyek dapat dibuat secara fleksibel, kini perencana wajib menyesuaikan desain dengan item dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang telah tersedia di dalam katalog.
Webinar juga mengupas sejumlah tantangan implementasi E-Katalog V6, mulai dari risiko monopoli vendor, potensi penunjukan langsung terselubung, hingga harga katalog yang dinilai terkadang lebih mahal dibanding harga pasar.
Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah mewajibkan penggunaan metode Mini-Kompetisi dalam E-Purchasing pekerjaan konstruksi agar tercipta kompetisi harga yang lebih sehat antar penyedia.
Selain itu, peserta webinar juga mendapatkan penjelasan teknis terkait Supply by Owner (SBO), mekanisme adendum kontrak digital, hingga solusi apabila item pekerjaan belum tersedia di dalam katalog.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan teknis dari peserta daerah terkait dokumen kontrak, mekanisme sanggah, penyusunan HPS terbaru, hingga persyaratan item pekerjaan dalam mini kompetisi katalog.
Ke depan, Alatan Asasta Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis dalam peningkatan kapasitas SDM pengadaan nasional melalui berbagai program pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan implementasi E-Katalog V6.
Dalam waktu dekat, Alatan Indonesia juga akan menggelar Kelas Online “E-Purchasing Masterclass melalui Katalog V6” bersama instruktur utama Agus Arif Rahman pada Juni 2026 serta Bimbingan Teknis Eksklusif tatap muka pada Juli 2026.
Sebagai informasi, Alatan Asasta Indonesia merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, edukasi, dan riset yang berdiri sejak 2017 dengan fokus pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, jasa konstruksi, kebijakan publik, dan pengembangan SDM.
Hingga kini, Alatan Indonesia telah melatih lebih dari 2.000 PPK dan Pokja serta mendampingi sekitar 500 badan usaha di berbagai daerah di Indonesia.
Penulis: Lindung Silaban