Jakarta, BONARINEWS – Pemerintah pusat resmi menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tambahan anggaran tersebut telah tersalurkan 100 persen hingga 4 Mei 2026 sebagai langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyebut penyaluran dana dilakukan secara bertahap guna memastikan likuiditas pemerintah daerah tetap terjaga sehingga program pemulihan bisa segera dijalankan di lapangan.
Tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp4,38 triliun disalurkan pada 27 Februari 2026. Selanjutnya tahap kedua sebesar Rp3,19 triliun cair pada 31 Maret 2026 dan tahap ketiga sebesar Rp3,06 triliun disalurkan pada 4 Mei 2026.
Pemerintah menegaskan seluruh penyaluran dilakukan tanpa syarat salur agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat bergerak cepat memperbaiki infrastruktur, memulihkan layanan publik, hingga mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah penerima tambahan TKD terbesar dengan total Rp6,35 triliun. Kemudian Sumatera Barat menerima Rp2,63 triliun dan Aceh memperoleh Rp1,65 triliun.
Dana tersebut telah disalurkan hingga tingkat kabupaten dan kota melalui skema tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Khusus untuk Aceh, delapan kabupaten dan kota terdampak berat juga memperoleh tambahan hibah sebesar Rp287 miliar yang berasal dari dukungan sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan tambahan TKD tersebut merupakan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto guna memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata.
“Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata,” ujar Tito di Medan, Rabu (22/4/2026).
Menurut Tito, pemerintah sengaja tidak hanya memprioritaskan wilayah terdampak langsung, tetapi seluruh daerah dalam satu provinsi agar proses pemulihan lebih terintegrasi.
“Kalau hanya daerah terdampak saja angkanya sekitar Rp8 triliun, tapi Presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini bentuk keberpihakan terhadap percepatan pemulihan,” katanya.
Ia menyebut dampak penyaluran anggaran mulai terlihat di berbagai daerah. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan mulai kembali berfungsi, distribusi logistik berangsur normal, serta layanan masyarakat seperti listrik, BBM, dan aktivitas pasar rakyat sudah kembali berjalan di sebagian besar wilayah terdampak.
“Per hari ini kami melihat sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan,” jelas Tito.
Dengan seluruh tambahan TKD yang telah tersalurkan, pemerintah daerah kini memasuki tahap percepatan pemulihan yang lebih luas, mulai dari pembangunan hunian tetap, pemulihan fasilitas umum, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Penulis: Dedy Hu