LANGKAT, BONARINEWS.com — Proses pendataan bantuan pascabencana banjir di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, menuai protes dari warga. Mereka menilai pendataan tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Keluhan tersebut mencuat dalam audiensi terbuka antara masyarakat dan pemerintah di halaman Kantor Camat Besitang. Dalam forum itu, warga secara terbuka mempertanyakan daftar penerima bantuan yang dinilai tidak adil.
Sejumlah warga mengungkapkan masih banyak korban banjir yang rumahnya mengalami kerusakan, namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, ada pula penerima yang dinilai tidak mengalami dampak signifikan.
Tak hanya soal rumah, warga juga menyoroti kerugian perabot rumah tangga yang belum masuk dalam pendataan resmi. Padahal, kerugian tersebut disebut sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari pascabanjir.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah warga terdampak banjir di Kecamatan Besitang mencapai 19.527 jiwa. Sementara hasil verifikasi menunjukkan 399 unit rumah mengalami kerusakan berat dan 860 unit rumah mengalami kerusakan ringan.
Menanggapi hal itu, pemerintah menjelaskan bahwa sistem pendataan dilakukan melalui satu pintu dan difokuskan pada kerusakan rumah. Data tersebut dikumpulkan oleh pemerintah daerah, kemudian disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Untuk saat ini, yang diminta oleh pemerintah pusat hanya data rumah rusak. Belum ada instruksi untuk pendataan kerugian perabotan,” ujar salah satu pejabat di hadapan warga.
Pemerintah juga menegaskan bahwa instansi lain seperti Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Permukiman akan menggunakan sumber data yang sama guna menghindari perbedaan di lapangan.
Audiensi sempat berlangsung tegang, dengan sejumlah warga menyampaikan protes secara emosional. Namun, situasi tetap terkendali berkat pengamanan dari aparat kepolisian.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah berjanji akan kembali menyampaikan data kerusakan kepada pihak terkait di tingkat lebih tinggi agar aspirasi masyarakat dapat dipertimbangkan.
Peristiwa ini menjadi sorotan penting terkait transparansi dan akurasi pendataan bantuan bencana. Warga berharap pemerintah dapat lebih responsif dan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran bagi seluruh korban terdampak.
Penulis: Rajali
Editor: Dedy Hu