Medan, Bonarinews.com – Pemerintah Kota Medan menegaskan perlunya langkah konkret dan terintegrasi untuk mengatasi persoalan banjir rob di kawasan Belawan yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Belawan, Kamis, 9 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin menekankan pentingnya pertemuan lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina.
Menurutnya, penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan secara parsial oleh Pemerintah Kota Medan saja karena kompleksitas wilayah yang melibatkan banyak kepentingan dan status lahan yang beragam.
Ia menjelaskan bahwa sebagian wilayah di Belawan berada di atas lahan milik BUMN, sementara banyak masyarakat juga tinggal di kawasan sewa, termasuk di bantaran sungai yang mengalami penyempitan dan sedimentasi.
“Pemko Medan tidak memiliki lahan di kawasan tersebut. Bahkan kantor kecamatan pun berdiri di atas lahan PT KAI. Ini menjadi kendala dalam penataan wilayah,” ujarnya.
Zakiyuddin juga menegaskan bahwa normalisasi sungai saja tidak cukup apabila tidak dilakukan secara menyeluruh lintas wilayah, termasuk hingga Kabupaten Deliserdang. Tanpa koordinasi terpadu, menurutnya, penanganan akan kembali tidak efektif karena sedimentasi dan sampah dapat kembali masuk ke aliran sungai.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyebutkan bahwa secara teknis penanganan banjir rob dapat dilakukan, namun tantangan utama terletak pada koordinasi banyak pihak serta keberadaan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, yang menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam penyelesaian masalah banjir rob.
Ia menyoroti perubahan fungsi lahan pesisir serta kerusakan ekosistem mangrove yang turut memperparah kondisi banjir di wilayah tersebut.
Melalui kunjungan ini, para pemangku kepentingan sepakat bahwa diperlukan pembentukan tim koordinasi lintas sektor serta perencanaan komprehensif agar penanganan banjir rob dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Penulis: Dedy Hu