Jombang, Bonarinews.com – Kementerian Sosial kembali tancap gas memperbaiki ketepatan data bantuan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turun langsung ke dua wilayah, yakni Kabupaten Nganjuk dan Jombang, dalam agenda Kolaborasi Program Prioritas Presiden yang digelar Sabtu (28/2). Di hadapan ratusan pendamping PKH, pilar sosial, kepala desa, dan operator data desa, pesan yang dibawanya jelas: Presiden Prabowo Subianto ingin negara hadir membela rakyat paling bawah, terutama mereka yang selama ini belum merasakan hasil pembangunan.
Di Nganjuk, Gus Ipul meminta seluruh pilar sosial menjadi “tangan negara” dalam memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berjalan akurat dan terus diperbarui. Ia menegaskan bahwa pembaruan data bukan sekadar rutinitas, tetapi fondasi keadilan sosial agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, pendamping PKH, TKSK, Karang Taruna, dan pekerja sosial lainnya adalah ujung tombak pengawasan. Mereka dituntut menjaga integritas, mencatat dinamika ekonomi keluarga, memverifikasi perubahan data, serta memastikan warga yang berhak tidak terlewat. Ia menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo sangat tegas: kelompok bawah harus dibela, kelompok tengah difasilitasi, dan kelompok atas dijaga agar tetap stabil.
Suasana berbeda terlihat saat agenda berlanjut di Jombang. Kegiatan semakin semarak berkat penampilan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang yang menampilkan pidato dalam bahasa Inggris dan Arab, paduan suara, hingga pembacaan puisi. Penampilan ini menjadi simbol bahwa generasi muda juga memiliki ruang dalam agenda besar pemerintah untuk membangun kesadaran sosial.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul kembali menegaskan pentingnya peran operator data desa. Baginya, merekalah pusat dari pemutakhiran data DTSEN, mulai dari mencatat kondisi ekonomi keluarga, memverifikasi aset, hingga memastikan data selaras dengan sistem nasional. Ia menilai bahwa ketika satu data tidak tepat, maka satu keluarga bisa kehilangan hak bantuan sosial. Karena itu profesionalisme, ketelitian, dan tanggung jawab operator desa sangat menentukan keakuratan data nasional.
Kemensos juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui berbagai saluran seperti aplikasi Cek Bansos, Call Center, hingga WhatsApp Center. Melalui jalur-jalur ini, warga bisa menyampaikan pengaduan, pengajuan perubahan data, atau sanggahan jika terjadi ketidaksesuaian informasi.
Gus Ipul menegaskan bahwa keakuratan data bukan hanya soal administrasi, tetapi tentang masa depan keluarga miskin yang mengandalkan bantuan sosial untuk bertahan hidup. Dengan data yang benar, pemerintah dapat menentukan siapa yang harus menerima bantuan, siapa yang sudah mampu, serta siapa yang memerlukan intervensi lebih lanjut.
Di akhir kunjungannya, Gus Ipul menegaskan kembali bahwa arah kebijakan pemerintah jelas dan tegas: yang berada di lapisan paling bawah harus dibela. Ia memastikan bahwa pembaruan DTSEN akan terus dilaksanakan, termasuk verifikasi lapangan yang akan melibatkan BPS untuk menjaga konsistensi data.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pilar sosial, dan masyarakat desa, Kemensos berharap tidak ada lagi keluarga kurang mampu yang terlewat dari program perlindungan sosial. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa negara hadir bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. (Redaksi)