Jakarta, BonariNews.com –Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air (PRLSDA) Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong transformasi pengelolaan banjir nasional melalui pendekatan terintegrasi antara sains, tata kelola, dan ketangguhan masyarakat. Isu ini menjadi fokus dalam webinar “Transformasi Pengelolaan Banjir: Integrasi Sains, Tata Kelola, dan Ketahanan Masyarakat” yang digelar pada Kamis (26/02).
Kepala PRLSDA, Luki Subehi menegaskan, banjir kini merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi faktor hidrologi, degradasi daerah aliran sungai (DAS), urbanisasi, dan tata ruang yang tidak berbasis risiko. Ia menekankan perlunya science-based policy untuk memandu pembangunan dan pengurangan risiko bencana.
Global mencatat lebih dari 1,81 miliar orang berpotensi terdampak banjir 100-tahunan. Di Indonesia, degradasi DAS memperburuk kapasitas alam dalam mengatur aliran air. Karena itu, Luki mendorong pergeseran dari pendekatan reaktif menjadi strategi integratif yang menggabungkan tata guna lahan, pengendalian pembangunan, dan penguatan ketangguhan sosial-ekologis.
Diagnosis DAS, Kunci Pengendalian Risiko
Peneliti PRLSDA, Apip, menekankan pentingnya diagnosis menyeluruh terhadap sistem DAS melalui Basic Diagnostic Analysis (BDA). Menurutnya, banjir mencerminkan kualitas proses hidrologi yang terganggu akibat perubahan lahan dan aktivitas manusia.
Ia menjelaskan, risiko banjir merupakan interaksi antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah. Evaluasi risiko harus dilakukan secara spasial dan temporal, termasuk konversi curah hujan menjadi informasi operasional seperti tinggi genangan dan durasi banjir.
Banjir sebagai Fenomena Sosial–Ekologis
Antropolog dari Universitas Indonesia, Semiarto Aji Purwanto menegaskan, banjir bukan semata bencana alam, melainkan risiko yang diproduksi secara sosial. Keputusan pembangunan, alih fungsi lahan, dan tata ruang yang lemah menjadi penyebab utama meningkatnya paparan dan kerentanan masyarakat.
Semiarto juga menyoroti ketidakadilan risiko: kelompok miskin dan warga bantaran sungai menanggung dampak paling besar. Ia menekankan pentingnya menghentikan produksi kerentanan, bukan sekadar meningkatkan kemampuan bertahan masyarakat.
Tata Ruang Tanpa Analisis Risiko = Ilusi Pembangunan
Pakar tata ruang dari Institut Teknologi Bandung, Saut Sagala menegaskan pembangunan yang abai terhadap risiko bencana hanya menciptakan kerentanan baru. Integrasi data kebencanaan ke dalam RTRW dan RPJMD harus menjadi fondasi pengambilan keputusan.
Saut menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, transparansi data, dan partisipasi publik agar kebijakan pembangunan benar-benar mengurangi risiko banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Arah Baru Pengelolaan Banjir Indonesia
Moderator webinar, Budi Heru Santosa menyimpulkan, pengelolaan banjir harus dilakukan secara holistik berbasis bukti ilmiah, kolaborasi multi-pihak, dan perencanaan wilayah berbasis risiko. BRIN berkomitmen mendorong strategi pengelolaan banjir yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.