Wagub Sumut Surya Dorong ASN Adaptif dan Profesional untuk Perkuat Pelayanan Publik

Bagikan Artikel

MEDAN, BONARINEWS – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pentingnya penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara ASN agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar Medan pada Rabu 20 Mei 2026.

Surya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen meningkatkan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya penerapan nilai ASN BerAKHLAK sebagai fondasi kerja aparatur, terutama integritas, loyalitas, profesionalisme, disiplin, dan orientasi pelayanan publik.

Menurutnya, ASN saat ini dituntut mampu bekerja cepat, solutif, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Karena itu, ASN harus menjadi motor perubahan yang menghadirkan birokrasi yang lebih efektif dan dipercaya publik.

Surya juga mengingatkan bahwa peserta PKN merupakan calon pemimpin di lingkungan instansi masing masing sehingga pelatihan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun kolaborasi, dan menghasilkan inovasi yang berdampak nyata.

Ia berharap setiap peserta mampu menciptakan proyek perubahan yang implementatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.

Sementara itu, Deputi LAN RI Triwidodo Wahyu Utomo menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif dalam menghadapi tantangan kompleks seperti krisis ekonomi, sosial, hingga kebencanaan yang membutuhkan respons cepat dan kolaboratif.

Ia juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor tanpa ego sektoral, dengan pemimpin yang memiliki kesiapsiagaan dan empati tinggi.

Kepala BPSDM Sumatera Utara Agustinus Panjaitan melaporkan bahwa pelatihan ini diikuti 49 peserta dari berbagai instansi termasuk Kejaksaan Agung, Pemprov Sumut, serta sejumlah pemerintah daerah di Sumatera dan berlangsung hingga 25 September 2026 dengan metode blended learning.

Penulis: Dedy Hu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *