MEDAN, BONARINEWS — Anggota MPR RI sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, dr. Sofyan Tan, melontarkan pesan keras soal makna Pancasila di tengah persoalan ekonomi dan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat.
Menurut Sofyan, Pancasila tidak boleh sekadar dihafalkan dalam upacara atau kegiatan kebangsaan. Nilai-nilainya harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang memberikan kesempatan adil untuk bekerja, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan taraf hidup.
“4 Pilar ini jangan hanya menjadi hafalan. Pancasila harus kita rasakan. UUD 1945 harus kita perjuangkan. Kalau rakyat sulit mendapatkan pekerjaan dan anak-anak sulit mendapatkan pendidikan, maka kita harus bertanya apakah cita-cita keadilan sosial sudah benar-benar kita wujudkan,” ujar Sofyan saat Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara bersama ratusan warga Medan Sunggal di Kampus Universitas Satya Terra Bhinneka, Medan, Rabu (12/8/2026).
Sofyan menilai persoalan sulitnya mendapatkan pekerjaan dan akses pendidikan berkaitan langsung dengan cita-cita keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
Ia mengatakan negara harus menghadirkan kebijakan yang mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu jalan penting untuk memutus rantai kemiskinan.
“Jangan pernah mengatakan anak orang miskin tidak punya masa depan. Selama dia mau belajar dan negara memberikan kesempatan, dia bisa mengubah nasib keluarganya,” tegasnya.
Sofyan juga mengingatkan pentingnya menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN.
Menurut dia, anggaran tersebut harus benar-benar digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan, mulai dari kesejahteraan dan kualitas guru, pembangunan sekolah, sarana pendidikan, beasiswa, riset hingga peningkatan mutu pembelajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Sofyan turut menyoroti polemik mengenai masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam komponen anggaran pendidikan.
Ia menegaskan bahwa dirinya mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi pelaksanaan program tersebut jangan sampai mengurangi anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan inti pendidikan.
“MBG itu penting. Anak-anak kita harus makan bergizi. Tetapi jangan sampai pendidikan dikorbankan. Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya untuk guru, sekolah, sarana pendidikan, beasiswa, riset dan peningkatan mutu pendidikan justru terdesak,” katanya.
Sofyan juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menurutnya menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjamin wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sesuai ketentuan.
Ia menilai jaminan terhadap pendidikan bukan hanya persoalan program pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara.
Pendidikan dan Keadilan Sosial
Sofyan menjelaskan bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat.
Pancasila mengamanatkan keadilan sosial, UUD 1945 menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan, NKRI menjadi rumah bersama seluruh rakyat, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kesempatan seseorang.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak kehilangan harapan meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi.
“Jangan menyerah. Pendidikan adalah tangga untuk mengubah nasib. Mungkin kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa berjuang menentukan masa depan kita,” ujarnya.
Sofyan berharap kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa nilai-nilai kebangsaan memiliki hubungan erat dengan persoalan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan dan kesejahteraan.
Bagi Sofyan, menjaga Indonesia bukan hanya tentang mempertahankan persatuan di tengah keberagaman. Lebih dari itu, negara harus memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang adil untuk belajar, bekerja, dan memperbaiki kehidupannya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka Bobby Christian Halim serta Tenaga Ahli DPR RI Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba.
Penulis: Dedy Hutajulu