Medan, Bonarinews.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, mendesak pemerintah untuk mempercepat digitalisasi data bantuan sosial agar penyaluran benar benar tepat sasaran.
Ia menegaskan pentingnya sistem data terintegrasi lintas kementerian dan lembaga, terutama melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang terus diperbarui secara berkala.
Menurut Robi, hingga saat ini masih banyak keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah ketidaksesuaian data dengan kondisi riil penerima.
Ia menyoroti status pekerjaan dalam data kependudukan seperti wiraswasta atau karyawan swasta yang secara otomatis meningkatkan peringkat desil, meskipun penghasilan sebenarnya rendah. Kondisi ini membuat sebagian warga yang layak justru tidak menerima bantuan.
Sebaliknya, ada juga penerima bansos yang seharusnya sudah tidak berhak karena kondisi ekonominya membaik, namun masih tercatat sebagai penerima. Hal ini dinilai menjadi masalah serius dalam akurasi data.
Robi menjelaskan bahwa kelompok desil satu hingga lima yang tergolong miskin dan hampir miskin tidak serta merta mendapatkan bantuan. Penyaluran tetap bergantung pada kuota yang tersedia serta kebijakan dari Kementerian Sosial.
Karena itu, ia mendorong pemerintah lebih masif melakukan sosialisasi, inventarisasi masalah, serta verifikasi langsung di lapangan agar data benar benar akurat.
Selain itu, Robi juga menekankan pentingnya penguatan peran operator SIKS NG di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, mereka memiliki peran vital dalam proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data penerima bansos.
Dengan pembaruan data yang lebih intensif, penetapan Keluarga Penerima Manfaat diharapkan menjadi lebih tepat dan efisien.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan ketat agar distribusi bantuan benar benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. (Redaksi)