MEDAN, BONARINEWS — Lulus seleksi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternyata belum menjadi jaminan bagi setiap siswa untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, mengungkapkan masih banyak calon mahasiswa yang harus mengubur impiannya kuliah karena terbentur persoalan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Sofyan Tan dalam kegiatan Aspirasi Masyarakat Daerah Pemilihan bertema “Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945” yang digelar di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM), Medan, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Sofyan Tan menyebutkan terdapat sekitar 60 ribu anak di Indonesia yang telah dinyatakan lolos dan diterima di PTN, namun akhirnya tidak melanjutkan proses registrasi atau gagal masuk kuliah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya awal pendidikan.
“Masih ada sekitar 60 ribu anak yang sudah lulus PTN, tetapi akhirnya tidak jadi mendaftar atau tidak melanjutkan kuliah. Banyak yang terkendala biaya masuk kuliah,” ungkap Sofyan Tan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan besar karena pendidikan tinggi merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Keberhasilan siswa menembus seleksi perguruan tinggi seharusnya menjadi kesempatan memperbaiki masa depan, bukan berhenti akibat keterbatasan ekonomi.
Sofyan Tan menilai program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi salah satu upaya penting dalam membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan tinggi.
“Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah sangat terbantu karena mereka memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya besar,” ujarnya.
Namun, ia juga menyoroti adanya perubahan kebijakan terkait persyaratan penerima KIP Kuliah yang menggunakan kategori desil 4 dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi agar penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi ekonomi di lapangan.
“Data harus diperiksa kembali. Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi tidak masuk kategori, sementara yang kurang membutuhkan justru terdata,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah peserta turut menyampaikan aspirasi terkait persoalan akses pendidikan. Dede Kurnia Gulo misalnya, berharap pemerintah dapat memperluas bantuan pendidikan agar siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap memiliki peluang melanjutkan kuliah.
Sementara Sinta Purba menyoroti pentingnya perbaikan sistem pendataan penerima bantuan agar kebijakan pendidikan dapat lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan itu, Sofyan Tan menegaskan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Ia berharap tidak ada lagi anak bangsa yang kehilangan kesempatan kuliah hanya karena persoalan ekonomi.
Menurutnya, kehadiran negara dalam bidang pendidikan sangat penting untuk memastikan setiap warga memiliki peluang yang sama dalam meraih masa depan.
Penulis: Dedy Hu