Medan, BONARINEWS – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026, Rabu (20/5/2026), di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Pembukaan pelatihan strategis bagi pejabat pimpinan tinggi pratama itu dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya. Ia menegaskan, pemimpin birokrasi saat ini harus adaptif, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat di tengah era penuh krisis dan perubahan cepat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Tri Widodo Wahyu Utomo, Penjabat Sekda Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, serta perwakilan instansi asal peserta pelatihan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumut Surya menekankan pentingnya pelatihan tersebut sebagai ruang transformasi kepemimpinan dan lahirnya inovasi baru di lingkungan birokrasi.
Menurutnya, para peserta harus mampu membangun karakter kepemimpinan yang cepat membaca perubahan, mampu berkolaborasi lintas sektor, dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemimpin harus mampu bergerak cepat, membaca perubahan, membangun sinergi, dan menghadirkan kebijakan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Surya.
Sementara itu, Tri Widodo Wahyu Utomo menyebut tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks karena dunia tengah menghadapi situasi poly-crisis, mulai dari krisis ekonomi, kesehatan hingga bencana alam yang datang secara beruntun.
Ia menilai tema yang diangkat BPSDM Sumut tahun ini sangat relevan dengan kondisi geografis Sumatera Utara yang berada di kawasan Ring of Fire dan jalur patahan tektonik Sumatera.
“Tema Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi dan Daya Saing Daerah sangat sesuai dengan tantangan Sumatera Utara,” ujar Tri Widodo .
Kepala BPSDM Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, dalam laporannya menjelaskan PKN II bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Menurutnya, peserta diharapkan mampu memimpin perubahan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi kemajuan daerah.
PKN II Tahun 2026 diikuti 49 peserta dari berbagai instansi pusat maupun pemerintah daerah, di antaranya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pemprov Sumut, Pemkab Pasaman, Pemkab Kepahiang, serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Pelatihan dijadwalkan berlangsung mulai 20 Mei hingga 25 September 2026 dengan metode blended learning.
Penulis: Dedy Hu