MEDAN, BONARINEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Sebanyak 4.432 kegiatan pembangunan tahun 2026 kini dikebut pelaksanaannya, dengan nilai anggaran mencapai Rp3,4 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,5 triliun telah masuk tahap kontrak, menandakan program pembangunan mulai bergerak dan siap direalisasikan di berbagai wilayah Sumut.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut, Faisal Arif Nasution, mengatakan ribuan kegiatan tersebut tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), baik pembangunan fisik maupun program noninfrastruktur.
“Dari total 4.432 kegiatan, sebanyak 723 kegiatan merupakan pembangunan infrastruktur, sementara 3.709 kegiatan lainnya berupa kegiatan noninfrastruktur. Dari total pagu tersebut, Rp1,5 triliun sudah berkontrak,” ujar Faisal dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (10/6/2026).
Menurut Faisal, percepatan pembangunan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga menjadi langkah untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Program pembangunan yang berjalan diharapkan mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat, mulai dari peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor ekonomi.
“Pemprov Sumut berkomitmen mempercepat realisasi program agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat,” katanya.
Fokus pada Program Prioritas
Selain mempercepat ribuan kegiatan pembangunan, Pemprov Sumut juga mengawal sejumlah program prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah.
Salah satunya adalah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mencakup 141 kegiatan dengan total pagu anggaran sekitar Rp1,1 triliun.
Program tersebut melibatkan sembilan OPD utama dan mencakup berbagai layanan strategis, seperti Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis, pengendalian harga pangan melalui JASKOP, digitalisasi pelayanan publik melalui CERDAS, pembangunan infrastruktur strategis melalui INSTANSI, hingga program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice.
Selain PHTC, Pemprov Sumut juga mengawal 322 kegiatan Proyek Strategis Daerah (PSD) dengan nilai anggaran sekitar Rp856 miliar.
Pemerintah provinsi juga memastikan pengawasan terhadap dua Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berjalan di Sumut.
Faisal berharap seluruh program pembangunan tersebut mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan ini mencakup berbagai sektor. Harapannya hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sumut,” ujarnya.
Penulis: Dedy Hu