MEDAN, BONARINEWS – DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan siap membuka dokumen pendidikan kader yang menduduki jabatan publik untuk menjalani verifikasi ulang. Sikap ini disampaikan menyusul menguatnya desakan masyarakat agar keabsahan ijazah dan riwayat pendidikan anggota legislatif diperiksa secara terbuka.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengatakan partainya tidak memiliki alasan untuk menghindari pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan kader, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut Sutrisno, keterbukaan dokumen pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat, bukan ancaman politik bagi partai.
“Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan. Jika KPU dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” ujar Sutrisno.
Kesiapan tersebut, kata dia, mencakup enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Sumatera Utara, serta 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Verifikasi juga terbuka terhadap dokumen pendidikan kader yang menjabat kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
Dokumen yang dapat diperiksa meliputi ijazah pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah Paket C dan surat keterangan pendidikan lain yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.
Sutrisno menekankan, pemeriksaan harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif. Lembaga berwenang perlu mencocokkan dokumen dengan data penerbit dan institusi pendidikan terkait agar hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya petisi daring di Change.org yang digagas Farida Octavia. Petisi yang meminta anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik itu tercatat memperoleh 30.230 tanda tangan hingga Kamis (19/11/2026) pukul 09.22 WIB.
Desakan serupa juga muncul di tingkat daerah. Garda Harapan Sumut, misalnya, menggelar aksi pada 20 Oktober 2026 untuk meminta klarifikasi dan keterbukaan dokumen akademik seorang anggota DPRD Sumatera Utara.
Sutrisno juga menegaskan bahwa partainya tidak ingin polemik dugaan ijazah yang menyeret mantan kader PDI Perjuangan, Joko Widodo, maupun persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, digeneralisasi menjadi persoalan seluruh kader partai. Menurut dia, keduanya bukan lagi kader PDI Perjuangan sehingga persoalan hukum dan administrasi masing-masing individu harus ditempatkan sesuai tanggung jawabnya.
Ia mengatakan, partai politik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, kesediaan menjalani verifikasi merupakan bagian dari penghormatan terhadap hukum dan kehendak masyarakat.
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara berharap desakan keterbukaan dokumen pendidikan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Verifikasi, menurut Sutrisno, perlu diterapkan secara adil dan terukur kepada seluruh pejabat publik, bukan hanya kelompok atau partai tertentu.
PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno menegaskan, siap menunjukkan dokumen persyaratan pencalonan kadernya untuk diperiksa sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Penulis: Dedy Hutajulu