Yasonna Laoly Ajak Warga Medan Barat Memahami Pancasila dan Kewenangan MPR

Bagikan Artikel

MEDAN, BONARINEWS – Anggota MPR RI Yasonna H. Laoly mengajak masyarakat memperkuat persatuan di tengah keberagaman suku, adat, dan budaya Indonesia. Pesan tersebut disampaikan dalam sarasehan kebangsaan bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Robi Barus di Medan Barat, Minggu (15/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Yasonna mengulas kembali sejarah lahirnya Pancasila melalui pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut menjelaskan, pidato itu disampaikan untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, dr. Radjiman Wedyodiningrat, mengenai dasar negara Indonesia merdeka.

“Pada pidato Pancasila 1 Juni, untuk memenuhi permintaan Ketua BPUPKI saat itu dr Radjiman Wedyodiningrat, Bung Karno memaparkan Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, welstanchauung Indonesia ke depan,” katanya.

Menurut Yasonna, urutan pertama yang disampaikan Bung Karno dalam pidato tersebut adalah nasionalisme atau persatuan Indonesia. Hal itu menunjukkan pentingnya persatuan bagi bangsa yang memiliki keberagaman latar belakang masyarakat.

“Kita punya beratus suku, adat dan budaya yang bermacam-macam, jangankan dari Sabang sampai Merauke, di Sumatera Utara saja kita sangat beragam,” ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan lima dasar yang disampaikan Bung Karno, yakni nasionalisme, perikemanusiaan, musyawarah mufakat, kesejahteraan sosial, serta Ketuhanan yang berkebudayaan.

Yasonna juga menguraikan peran, fungsi, dan kewenangan MPR RI sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, serta penjaga kedaulatan rakyat.

Ia menjelaskan, kewenangan MPR mengalami perubahan setelah amendemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Jika sebelumnya MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini kedudukannya tidak lagi demikian.

“Satu-satunya lembaga negara di dunia yang mengurangi kewenangannya menurut saya adalah MPR RI,” kata Yasonna.

Saat ini, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. MPR juga dapat memutuskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan berdasarkan usul DPR, setelah Mahkamah Konstitusi memutus adanya pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Robi Barus menyampaikan apresiasi atas pemaparan Yasonna. Menurut dia, sarasehan kebangsaan penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai Pancasila dan konstitusi negara.

“Kita mendengarkan dan mendapat banyak ilmu baru dari Bapak Prof. Yasonna Laoly. Sarasehan kebangsaan ini, menurut saya sangat perlu dilaksanakan agar masyarakat memahami benar bagaimana konstitusi negara kita,” ujar Robi.

Ia menambahkan, DPRD Kota Medan juga secara rutin melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan penyebarluasan ideologi Pancasila kepada masyarakat setiap bulan.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diajak memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pandangan hidup bangsa maupun pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sarasehan kebangsaan itu turut dihadiri Camat Medan Barat, Lurah Kesawan, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Penulis: Dedy Hutajulu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *