KUPANG, BONARINEWS — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meraih peringkat kedua nasional dalam kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik pada ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam penilaian tersebut, NTT berada di bawah Bali yang menempati peringkat pertama dan mengungguli Nusa Tenggara Barat (NTB) di posisi ketiga.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam mencegah dan menangani kecurangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kerja tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, BPJS Kesehatan, Inspektorat, serta fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten dan kota.
Salah satu upaya penguatan dilakukan melalui rapat kerja virtual Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi NTT pada September 2026. Pertemuan itu membahas penguatan tata kelola, alur penanganan kecurangan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019, serta strategi identifikasi dan tindak lanjut terhadap potensi penyimpangan.
Pencegahan kecurangan menjadi penting karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Manipulasi diagnosis maupun klaim fiktif berpotensi mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Pelayanan yang tidak sesuai kebutuhan medis juga dapat membahayakan keselamatan pasien dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Tantangan tersebut semakin besar di NTT yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Pengawasan tidak cukup dilakukan dari tingkat provinsi, tetapi harus menjangkau rumah sakit daerah hingga puskesmas di pulau-pulau terpencil.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan, kecurangan dalam pelayanan kesehatan dapat berdampak terhadap kerugian finansial, keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat.
“Pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.
BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di berbagai jenjang, mulai dari pusat, wilayah, hingga cabang. Upaya tersebut juga didukung indikator kinerja khusus, pemantauan, pelaporan, serta modul antikecurangan bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan JKN agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang melakukan kecurangan.
“Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” katanya.
Penguatan pengawasan juga didorong melalui pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA), sebuah wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan regulator, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, dan masyarakat sipil.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, per 1 November 2026, Program JKN telah melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan membuat pengawasan terhadap tata kelola dan penggunaan dana program menjadi semakin penting.
Bagi NTT, capaian peringkat kedua nasional sekaligus menjadi tantangan untuk memperkuat pengawasan hingga fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, melindungi pelapor, dan memastikan setiap potensi kecurangan ditindaklanjuti.
Pada akhirnya, keberhasilan pencegahan kecurangan JKN tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima pemerintah daerah. Ukuran utamanya adalah terjaminnya layanan kesehatan yang jujur, bermutu, dan aman bagi masyarakat, termasuk pasien yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Penulis: Faidin