Oleh: R. Nugroho M
Praktisi Koperasi
PENDAHULUAN
Pembahasan mengenai kewajiban perpajakan koperasi sering menimbulkan perbedaan pemahaman, terutama dalam membedakan aktivitas koperasi yang menghasilkan penghasilan sebagai objek pajak dengan aktivitas koperasi yang merupakan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada anggota.
Perbedaan pemahaman tersebut muncul karena koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Koperasi bukan semata-mata badan usaha yang mengejar keuntungan, melainkan organisasi ekonomi yang dibangun atas asas kepemilikan dan partisipasi anggota.
Dalam praktiknya, masih terdapat koperasi yang membukukan seluruh penerimaan dari aktivitas anggota sebagai pendapatan usaha. Akibatnya, seluruh hasil usaha dianggap sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).
Padahal, apabila dilihat berdasarkan substansi transaksi dan jati diri koperasi, tidak semua arus dana yang masuk ke koperasi dapat dikategorikan sebagai penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai hubungan antara konsep penghasilan dalam perpajakan dengan karakter transaksi koperasi.
HAKIKAT PENGHASILAN DALAM KEGIATAN USAHA
Dalam ketentuan perpajakan, penghasilan pada prinsipnya merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.
Dalam kegiatan usaha pada umumnya, penghasilan muncul karena adanya transaksi antara dua pihak yang berbeda kepentingan. Ada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, dan ada pihak lain yang menerima barang atau jasa tersebut dengan memberikan imbalan.
Penerimaan yang diterima pelaku usaha dari pihak lain menjadi tambahan kemampuan ekonomis bagi pelaku usaha tersebut.
Konsep ini berlaku pada badan usaha yang menjalankan kegiatan bisnis secara umum, karena hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen atau pelanggan.
KARAKTERISTIK KHUSUS KOPERASI
Koperasi memiliki karakter yang berbeda karena anggota koperasi memiliki dua posisi sekaligus, yaitu sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa koperasi.
Dalam menjalankan kegiatan usaha, koperasi dapat melakukan dua bentuk transaksi:
- Transaksi Bisnis
Transaksi bisnis merupakan kegiatan usaha koperasi dengan pihak bukan anggota.
Dalam transaksi ini koperasi bertindak sebagai pelaku usaha, sedangkan pihak lain sebagai konsumen atau pengguna jasa.
Karena terdapat hubungan usaha antara koperasi dengan pihak eksternal, maka penerimaan yang timbul dari transaksi tersebut merupakan penghasilan usaha yang tunduk pada ketentuan perpajakan.
- Transaksi Pelayanan Anggota
Transaksi pelayanan merupakan aktivitas koperasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota melalui mekanisme usaha bersama.
Dalam transaksi ini, anggota bukan hanya sebagai pengguna jasa, tetapi juga sebagai pemilik koperasi.
Hubungan yang terjadi bukan semata-mata hubungan penjual dan pembeli, melainkan hubungan organisasi ekonomi yang menjalankan kepentingan bersama para anggota.
PERBEDAAN SUBSTANSI TRANSAKSI
Perbedaan utama antara transaksi bisnis dan transaksi pelayanan terletak pada sumber dan tujuan arus ekonomi yang terjadi.
Dalam transaksi bisnis, terdapat perpindahan nilai ekonomi dari pihak luar kepada koperasi sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan.
Sementara dalam transaksi pelayanan anggota, dana yang digunakan berasal dari anggota sebagai pemilik koperasi dan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota tersebut melalui koperasi.
Secara substansi ekonomi, koperasi berfungsi sebagai wadah yang mengorganisasi kegiatan ekonomi anggota.
Karena itu, arus dana dalam transaksi pelayanan anggota tidak dapat langsung disamakan dengan pendapatan usaha sebagaimana transaksi bisnis biasa.
IMPLIKASI TERHADAP PEMBUKUAN DAN PERPAJAKAN
Pencatatan transaksi koperasi harus mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya.
Penerimaan dari transaksi pelayanan anggota perlu dibedakan dari penerimaan yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak luar.
Pemisahan pencatatan tersebut penting agar laporan keuangan koperasi mampu menggambarkan posisi koperasi secara benar dan menjadi dasar penerapan kewajiban perpajakan secara tepat.
Membukukan transaksi pelayanan anggota sesuai substansinya sebagai partisipasi anggota, kewajiban, atau unsur ekuitas sesuai karakter transaksinya bukanlah bentuk penghindaran pajak.
Sebaliknya, hal tersebut merupakan penerapan prinsip akuntansi dan perpajakan yang mempertimbangkan hakikat transaksi yang terjadi.
KESIMPULAN
Koperasi memiliki dua jenis aktivitas ekonomi yang berbeda secara substansi, yaitu transaksi bisnis dan transaksi pelayanan anggota.
Transaksi bisnis dengan pihak bukan anggota merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan penghasilan sebagaimana badan usaha pada umumnya sehingga perlakuannya mengikuti ketentuan perpajakan.
Sedangkan transaksi pelayanan anggota merupakan pelaksanaan fungsi koperasi sebagai usaha bersama milik anggota.
Oleh karena itu, membukukan transaksi pelayanan koperasi sesuai substansinya bukan sebagai objek pajak bukanlah upaya menghindari kewajiban perpajakan, melainkan bentuk penerapan ketentuan perpajakan secara tepat berdasarkan karakter koperasi.
Pemisahan yang jelas antara transaksi bisnis dan transaksi pelayanan menjadi kunci agar koperasi dapat menjalankan tata kelola, pelaporan keuangan, dan kewajiban perpajakan secara benar, adil, serta sesuai dengan jati dirinya. (*)