DPD GMNI Sumatera Utara menegaskan kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional, namun kritik terhadap kebijakan negara harus disampaikan secara tepat, berbasis fakta, dan sesuai koridor hukum.
MEDAN, BONARINEWS – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara angkat bicara terkait aksi yang berlangsung di lingkungan Kodim Medan yang menyoroti persoalan peran TNI dalam ruang sipil.
GMNI Sumut menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan hukum, ketertiban, dan pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan.
Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Sumut, Berry Sitohang, mengatakan kritik dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, tetapi harus diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.
“Kritik adalah hak warga negara. Namun dalam negara hukum, kritik harus ditempatkan secara tepat. Jika yang dipersoalkan adalah kebijakan negara, maka kritik harus diarahkan kepada pembuat kebijakan, bukan pihak yang hanya menjalankan aturan,” ujar Berry.
Menurutnya, persoalan terkait tugas, fungsi, dan kewenangan TNI merupakan bagian dari keputusan politik negara yang melibatkan pemerintah dan DPR RI.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap struktur kewenangan negara,” katanya.
Berry menilai institusi pertahanan negara tetap harus dihormati sebagai bagian dari sistem negara. Menurutnya, menghormati institusi bukan berarti menutup ruang kritik.
“Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa aturan. Kritik terhadap kebijakan negara harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengarah pada kesalahan dalam menentukan objek kritik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai kekuatan moral dalam kehidupan demokrasi.
“Mahasiswa harus menjadi penggerak perubahan dengan argumentasi yang kuat, berbasis fakta, dan membawa solusi,” ujar Berry.
DPD GMNI Sumut menegaskan akan terus mendorong tradisi demokrasi yang mengedepankan dialog, supremasi konstitusi, serta kritik yang konstruktif.
GMNI Sumut berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga ruang demokrasi agar tetap menjadi wadah pertukaran gagasan dan perjuangan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Penulis: Gary S