Jakarta, Bonarinews.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.
Kebijakan ini disiapkan menyusul tingginya angka lulusan dari sejumlah jurusan yang tidak terserap maksimal di lapangan pekerjaan.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang terhadap program studi di perguruan tinggi agar lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
“Kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenarnya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri, dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dan para rektor agar kebijakan tersebut dapat berjalan.
Badri menyoroti salah satu jurusan yang mengalami kelebihan pasokan lulusan atau oversupply adalah prodi kependidikan/keguruan.
Berdasarkan statistik pendidikan tinggi, sekitar 60 persen program studi di Indonesia berada di rumpun ilmu sosial, dengan porsi terbesar merupakan jurusan kependidikan.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Sementara kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” ujarnya.
Selain prodi keguruan, pemerintah juga menyoroti potensi oversupply pada jurusan kedokteran jika pembukaan program studi baru terus dilakukan tanpa perencanaan matang.
“Misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi di berbagai daerah,” terang Badri.
Ia menilai selama ini banyak perguruan tinggi menggunakan pendekatan market driven strategy dalam membuka jurusan, yakni membuka program studi yang sedang diminati pasar tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.
Badri menegaskan, bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak akan maksimal jika pendidikan tinggi tidak disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan industri masa depan.
Kebijakan evaluasi hingga penutupan prodi ini diperkirakan akan menjadi langkah strategis pemerintah untuk menekan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Penulis: Dedy Hu