Jakarta, BONARINEWS.com – Pemerintah kembali menegaskan langkah serius dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa kejujuran data menjadi fondasi utama agar seluruh program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak salah arah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada 27 April. Rapat tersebut dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Gus Ipul menyoroti bahwa seluruh kebijakan akan sulit mencapai hasil maksimal jika data di lapangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu, pemerintah meminta semua pihak untuk lebih jujur dalam pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.
Saat ini, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai acuan utama bersama lintas kementerian dan lembaga. Data tersebut menjadi dasar dalam tiga mandat besar Kementerian Sosial, yaitu pemutakhiran data secara berkala, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta penguatan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemutusan rantai kemiskinan.
Pendekatan baru ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, termasuk mencegah kemiskinan yang diwariskan antar generasi.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga memaparkan hasil uji coba digitalisasi bantuan sosial yang menunjukkan perbaikan signifikan. Tingkat kesalahan data dilaporkan turun drastis dari 77 persen menjadi 28 persen, dengan target penurunan lanjutan hingga di bawah 5 persen.
Secara nasional, angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan tren penurunan dari 1,26 persen menjadi 0,78 persen. Lebih dari 1,3 juta penduduk disebut telah berhasil meningkat status kesejahteraannya atau naik kelas dari kategori miskin ekstrem.
Pemerintah menegaskan bahwa capaian ini masih harus diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memastikan akurasi data dan efektivitas program di lapangan.
Dengan pendekatan berbasis data tunggal dan digitalisasi bantuan sosial, pemerintah berharap kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan menjadi lebih presisi, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penulis: Dedy Hu