Pekanbaru, BONARINEWS.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau kian mengkhawatirkan. Pemerintah pusat pun menegaskan status siaga penuh menyusul lonjakan titik panas dan meluasnya area kebakaran memasuki musim kemarau 2026.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat.
“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama,” tegas Hanif saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru, Jumat (25/4/2026).
Data hingga 23 April 2026 menunjukkan kondisi Riau berada dalam tren mengkhawatirkan. Jumlah titik panas mencapai 840 titik, dengan 318 titik berkategori kepercayaan tinggi. Angka ini meningkat enam kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu.
Tak hanya itu, luas kebakaran juga melonjak drastis hingga mencapai 8.555,37 hektare atau meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.
Peningkatan ini terjadi di tengah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa Indonesia tengah menuju fase El Niño lemah hingga moderat yang berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang dan lebih kering, terutama di Sumatera dan Kalimantan.
Kondisi ini memperbesar risiko kebakaran, khususnya di kawasan lahan gambut yang sangat rentan mengalami kekeringan.
Hanif meminta seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga dunia usaha untuk memperkuat patroli terpadu dan meningkatkan pengawasan di wilayah rawan.
Perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diingatkan untuk memastikan sarana prasarana pengendalian karhutla dalam kondisi siap pakai, menjaga tata kelola air di lahan gambut, serta mengoptimalkan teknologi pemantauan hotspot dan sistem peringatan dini.
General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, mengatakan ancaman karhutla juga berdampak langsung terhadap operasional migas nasional.
“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal,” ujar Andre.
Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau lalai.
Dengan meningkatnya hotspot, ancaman kekeringan akibat El Niño, dan kerentanan ekosistem gambut, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan agar Riau tidak kembali dilanda bencana kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian.
Penulis: Dedy Hu