MEDAN, BONARINEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan insentif tambahan bagi kepala desa yang lulus dan memperoleh sertifikat Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana hingga tingkat desa, sehingga aparatur paling dekat dengan masyarakat mampu mengambil tindakan cepat ketika terjadi keadaan darurat.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan pengalaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumut pada akhir 2025 menjadi pelajaran penting.
Menurutnya, kemampuan pencegahan dan penyelamatan korban harus diperkuat karena bencana tidak selalu dapat dihindari.
“Kita akan beri insentif kepada kepala desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat pertolongan di permukaan air Basarnas. Kalau kita tidak bisa mencegah terjadinya bencana, paling tidak kita harus bisa menyelamatkan jiwa,” ujar Bobby saat membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (9/6/2026).
Bobby mengungkapkan pengalamannya ketika meninjau salah satu daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdampak banjir dan longsor pada akhir 2025.
Meski wilayah tersebut mengalami kerusakan cukup luas, namun tidak terdapat korban jiwa.
“Lebih dari setengah daerah mereka terdampak banjir dan longsor, tetapi tidak ada korban jiwa. Ketika saya tanya kepala desanya, ternyata dia pernah mengikuti pelatihan Basarnas dan menerapkannya saat bencana terjadi,” kata Bobby.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak mitigasi bencana.
Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan penanganan bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh Basarnas.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian, lembaga, hingga masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat respons keadaan darurat.
“Kami sadar tidak bisa bekerja sendiri. Personel kami sekitar 6.500, sementara kebutuhan nasional mencapai 29.000. Karena itu kami terus membangun sinergi, termasuk dengan perangkat desa yang menjadi ujung tombak ketika kondisi darurat,” ujarnya.
Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air tersebut diikuti perangkat desa sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kepala Pusat Pelatihan SDM Basarnas Anggit Mulyo Santoso, Sultan Deli XIV Tuanku Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, perwakilan bupati dan wali kota se-Sumut, serta jajaran Basarnas RI.
Melalui penguatan kapasitas desa, Pemprov Sumut berharap penanganan bencana ke depan tidak hanya bergantung pada tim penyelamat, tetapi juga kesiapan masyarakat di wilayah terdampak.
Penulis: Dedy Hu