Tarutung, BONARINEWS.com – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 kembali memunculkan kritik dari kalangan mahasiswa. Ketua BEM IAKN Tarutung, Yosef Aprian Simanjuntak, menilai Kementerian Agama Republik Indonesia belum optimal dalam menjamin kualitas pendidikan, khususnya di perguruan tinggi keagamaan.
Sorotan utama diarahkan pada belum terealisasinya beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) yang telah diumumkan sejak awal 2026. Hingga kini, mahasiswa penerima beasiswa disebut belum memperoleh kejelasan terkait pencairan dana tersebut.
Yosef mengungkapkan, pihaknya telah mencoba berbagai jalur komunikasi, mulai dari berkoordinasi dengan pimpinan kampus hingga menghubungi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Namun, upaya tersebut belum membuahkan kepastian bagi mahasiswa.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi menyangkut komitmen negara dalam menjamin pendidikan yang layak. Jika beasiswa yang sudah diumumkan saja belum terealisasi, maka wajar jika kami menilai ada kegagalan dalam menjamin pendidikan yang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketidakjelasan pencairan beasiswa berdampak langsung terhadap mahasiswa, terutama mereka yang bergantung pada bantuan tersebut untuk menunjang kebutuhan akademik sehari-hari.
Menurutnya, lemahnya koordinasi serta pengawasan menjadi faktor utama yang menyebabkan program tersebut tersendat. Kondisi ini, kata dia, mencerminkan perlunya evaluasi serius dalam tata kelola pendidikan di bawah Kementerian Agama.
Yosef juga menilai momentum Hardiknas seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang refleksi bagi para pemangku kebijakan untuk memperbaiki sistem yang ada.
“Hardiknas bukan sekadar seremoni. Ini momen evaluasi. Jika hak mahasiswa belum terpenuhi, berarti ada yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan kita,” tegasnya.
Sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Utara BEM Kristiani Seluruh Indonesia, Yosef menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan solusi konkret dari pihak terkait. Ia juga mengajak mahasiswa untuk tetap kritis dan mendorong transparansi dalam pengelolaan pendidikan nasional.
Penulis: Dedy Hu