Hardiknas 2026 Memanas, Ketua BEM IAKN Tarutung Curigai Dana Beasiswa “Diparkir”, Desak Klarifikasi Kemenkeu

Bagikan Artikel

Tarutung, BONARINEWS.com – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 kembali diwarnai kritik dari kalangan mahasiswa. Ketua BEM IAKN Tarutung, Yosef Aprian Simanjuntak, menyoroti dugaan kurang transparannya pengelolaan dana pendidikan, khususnya terkait belum cairnya beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

Yosef menyebut hingga saat ini beasiswa yang telah diumumkan sejak Januari 2026 belum juga diterima mahasiswa. Setelah melakukan berbagai konfirmasi, termasuk ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, diperoleh informasi bahwa dana tersebut masih dalam kondisi terblokir di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Atas kondisi itu, Yosef menyampaikan kecurigaan kritis terkait pengelolaan dana tersebut. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya penempatan dana pendidikan di perbankan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dari bunga.

“Kami mempertanyakan apakah dana ini sengaja ditahan dan ditempatkan di bank untuk memperoleh keuntungan. Jika benar, ini jelas tidak adil bagi mahasiswa yang sangat membutuhkan,” ujarnya.

Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Dana yang seharusnya segera disalurkan kepada mahasiswa justru berpotensi dimanfaatkan di luar kepentingan mendesak pendidikan.

Meski demikian, Yosef menegaskan bahwa pernyataannya merupakan bentuk dorongan agar pemerintah bersikap terbuka. Ia mendesak adanya klarifikasi resmi dari pihak terkait guna menghindari spekulasi di tengah mahasiswa.

“Hardiknas seharusnya menjadi momentum evaluasi. Jangan sampai muncul kesan negara mengambil keuntungan dari hak mahasiswa. Pendidikan adalah hak, bukan objek keuntungan,” tegasnya.

Sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Utara BEM Kristiani Seluruh Indonesia, Yosef memastikan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan serta realisasi pencairan beasiswa.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk tetap kritis dan aktif mengawasi kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan, agar tetap transparan dan berpihak pada kepentingan publik.

Penulis: Dedy Hu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *