Jakarta, BONARINEWS– Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mengurangi frekuensi kunjungan ke luar negeri yang dinilainya terlalu sering sejak awal masa pemerintahan.
Menurut Ketua Dewan Pembina Foreign Policy Community of Indonesia itu, intensitas perjalanan luar negeri Presiden saat ini sudah berada di luar batas kewajaran jika dibandingkan dengan kepala negara di berbagai negara lain.
Dalam pernyataannya yang diunggah melalui media sosial dan dikutip pada Minggu (31/5/2026), Dino menyebut sejak dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari setiap enam hari masa jabatannya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri.
“Ini tidak lazim dan berada di luar batas kewajaran,” ujar Dino.
Selain menyoroti frekuensi perjalanan, Dino juga mengingatkan besarnya anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk setiap lawatan presiden ke luar negeri.
Menurutnya, biaya perjalanan mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari tim pendahulu, penerbangan, pengamanan, akomodasi hotel, hingga dukungan logistik lainnya. Nilainya disebut dapat mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah dalam satu kunjungan.
Dino menilai pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas diplomasi. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video conference, sambungan telepon, maupun pertemuan virtual dengan para pemimpin negara sahabat.
Ia berpendapat bahwa substansi utama pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara sebagian besar agenda lainnya bersifat seremonial.
Sebagai contoh, Dino menyinggung Presiden Claudia Sheinbaum yang beberapa kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui sambungan telepon tanpa harus bertemu secara langsung.
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah memaksimalkan kehadiran dalam forum internasional yang memungkinkan banyak pertemuan bilateral dilakukan dalam satu agenda perjalanan.
Dino juga menilai berbagai misi diplomasi yang bersifat teknis dapat lebih banyak dijalankan oleh Menteri Luar Negeri, sehingga tidak selalu memerlukan kehadiran langsung Presiden.
Menurutnya, biaya perjalanan Menteri Luar Negeri yang hanya didampingi beberapa staf jauh lebih efisien dibandingkan kunjungan presiden yang melibatkan rombongan besar dan pengamanan berlapis.
Ia menegaskan bahwa hasil diplomasi yang diperoleh belum tentu berbeda secara signifikan. Sebagai contoh, Dino menyebut sejumlah mantan Menteri Luar Negeri Indonesia seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi yang kerap menjalankan berbagai misi diplomatik secara mandiri tanpa harus selalu mendampingi Presiden.
Pernyataan Dino tersebut menambah diskusi publik mengenai efektivitas diplomasi luar negeri Indonesia, khususnya terkait keseimbangan antara kebutuhan hubungan internasional dan efisiensi penggunaan anggaran negara. (Redaksi)